Jumat, 15 Desember 2017 | 03:42 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Industri
Senin, 30 Januari 2017 18:21

KEK Arun Lhokseumawe Disetujui, Aceh Gandeng 3 BUMN

Translog Today
(ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah setuju menjadikan Arun Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sementara usulan KEK Galang Batang-Bintan dan KEK Pulau Asam-Karimun masih harus menunggu kelengkapan dokumen.

Usulan ketiga KEK baru tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Sidang Dewan Nasional KEK di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (30/1).

Untuk Arun Lhokseumawe, seluruh persyaratan administratif dinilai sudah lengkap dan rakor menyetujui untuk mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) agar resmi ditetapkan sebagai KEK.

"Kita setujui Arun Lhokseumawe sebagai KEK. Kita segera kirim draf PP ke Presiden untuk persetujuan," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution, yanag juga Ketua Dewan Nasional KEK.

Kesiapan lahan dan infrastruktur di KEK Arun Lhokseumawe nantinya mencakup area seluas 2,622,48 hektare (ha).

Rencananya, pengembangan kawasan ini berada di bawah konsorsium yang terdiri atas gabungan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan tiga badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pertamina, PT Pelindo I, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Anggota konsorium masing-masing akan memegang peranan tertentu. Pertamina akan mengembangkan sektor energi (minyak dan gas) beserta fasilitas infrastruktur pendukungnya, PIM bersama Pupuk Indonesia Group mengembangkan klaster industri petrokimia yang ramah lingkungan.

Adapun, Pelindo I akan menangani pelabuhan dan logistik, serta PDPA akan mengembangkan agro industri pendukung ketahanan pangan.

Mengenai pengusulan KEK Galang Batang, Bintan, Darmin menyatakan pemerintah masih menunda keputusannya. Pembahasan akan kembali dilakukan jika pihak pengusul, dalam hal ini PT Bintan Alumina Indonesia, melengkapi dokumen persyaratan.

"Kita putuskan untuk merekomendasikan Galang Batang sebagai KEK ke Presiden apabila kelengkapan dokumen pengusulan sudah lengkap," kata Darmin.

Dokumen yang dimaksud antara lain berkas Nota Kesepahaman antara DPRD dan Bupati Bintan tentang rencana pemberian fasilitas dan kemudahan, izin lokasi usulan KEK Galang Batang, Bintan, serta izin reklamasi.

Pemerintah juga belum memberikan izin untuk KEK Pulau Asam, Karimun. Darmin menilai masih ada dokumen yang belum dilengkapi, seperti Revisi RTRW Kabupaten Karimun, khususnya perubahan peruntukan ruang Pulau Asam yang semula berupa kawasan hutan (HPT, HPK, dan HP) menjadi kawasan industri.

Saat ini, pemerintah telah menertapkan sepuluh KEK untuk dikembangkan. Sepuluh kawasan itu adalah KEK Sei Mangkei, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Palu, KEK Morotai, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Bitung, KEK Sorong dan KEK Tanjung Kelayang. (hlz/hlz)


Komentar