Minggu, 21 Juli 2019 | 10:02 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Penerbangan
Kamis, 09 Februari 2017 16:25

Kemenhub Kaji Ulang Regulasi Penerbangan

Translog Today

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan mengkaji ulang dan menderegulasi aturan yang dinilai merugikan masyarakat dan menghambat iklim usaha penerbangan, seperti sanksi pembekuan rute penerbangan.

"Contohnya sanksi terhadap pembekuan rute pesawat yang mengalami incident/accident, sebenarnya yang (harusnya) diberi sanksi operatornya atau yang langsung bertanggung jawab berbuat atau melanggar SOP, tetapi (pembekuan rute) dampaknya masyarakat yang merasakan sehingga kita review kembali," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo seusai pertemuan dengan stakeholder penerbangan, Kamis (9/2).

Menurut dia, deregulasi ini dilakukan untuk memenuhi standar keselamatan penerbangan dan perlindungan hak konsumen. Deregulasi juga akan memberikan kejelasan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh operator. Bila operator lalai memenuhi kewajiban maka akan jelas sanksi apa yang diberikan kepada operator penerbangan.

"Selama ini belum jelas sanksi yang diberikan, bila operator lalai, maka akan kita buat aturan-aturan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh operator, sehingga kita akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Menteri yang ada, itu semuanya adalah untuk memenuhi standar keselamatan penerbangan, maupun keamanan," ujar Suprasetyo.

Pemberian sanksi terhadap operator yang melakukan pelanggaran dapat menjadi fungsi kontrol regulator terhadap operator penerbangan, "kalau tidak ada sanksinya kan berarti peraturan ini tidak ada kontrolnya," ujarnya.

Sanksi ini juga menjadi perhatian organisasi penerbangan sipil internasional ICAO (Internasional Civil Aviation Organization), FAA (Federal Aviation Administration), dan EU (Uni Eropa) yang melakukan audit serta assessment. Oleh karena itu, Suprasetyo berharap deregulasi terhadap aturan-aturan tersebut dapat segera diselesakani. (hlz/hlz)


Komentar