Senin, 10 Desember 2018 | 09:42 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Senin, 13 Februari 2017 18:47

Aturan Modal Disetor Maskapai Penerbangan Dilonggarkan

Translog Today

JAKARTA - Pemerintah akan melonggarkan aturan mengenai modal awal disetor maskapai penerbangan, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2015.

Aturan tersebut saat ini sedang dalam tahapan revisi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

“Akan direvisi. Dari awalnya modal disetor direvisi menjadi modal kerja,” kata Kepala Subdirektorat Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Rudi Richardo di Jakarta, Senin (13/2).

Dalam PM No 45 Tahun 2015 pasal 13 ayat dua (2) poin pertama menyebutkan persyaratan kepemilikan modal badan usaha angkutan udara harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp500 miliar, untuk angkutan udara niaga berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas lebih dari 70 tempat duduk.

Pada poin dua di pasal yang sama juga menyebutkan, untuk angkutan udara niaga berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas kurang dari 70 tempat duduk, memiliki modal disetor paling sedikit Rp300 miliar.

Rudi menambahkan, persyaratan melalui modal disetor dikhawatirkan hanya akan mengendap. “Kalau modal disetor, duitnya mengendap begitu saja. Dengan modal kerja yang diajukan, maka pemerintah bisa melihat berapa pesawatnya, dan fasilitas lainnya yang bisa dihitung sebagai modal,” ungkap dia.

Sejumlah pengamat menilai aturan tersebut sudah seharusnya direvisi. Alasannya, selama ini persyaratan yang mewajibkan modal disetor hanya sebagai deposit.

“Padahal itu dana yang besar. Awalnya kan aturan ini dibuat sebagai jaminan pemerintah kalau maskapai tidak melaksanakan kewajibannya kepada penumpang. Tapi 2-3 tahun terakhir saya kira maskapai kita melaksanakan tanggungjawabnya kepada penumpang dalam hal layanan dan sebagainya,” kata pengamat penerbangan Arista Admadja.(ios) (hlz/hlz)


Komentar