Rabu, 15 Agustus 2018 | 20:30 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Rabu, 22 Februari 2017 11:37

INSA Dukung Tax Clearance sebelum SPB Kapal Asing

Translog Today
Johnson W. Sutjipto (repro)

JAKARTA - Pelaku usaha pelayaran di Indonesia mendukung rencana Pemerintah yang akan memperketat penerbitan Surat Pemberitahuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing karena menaikkan kontribusi kapal nasional pada bidang angkutan luar negeri.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah yang positif untuk meningkatkan daya saing logistik dan transportasi laut nasional.

Menurut dia, INSA sudah mengusulkan agar hal ini dapat menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XV, khususnya dalam rangka deregulasi bidang penyedia jasa logistik guna memberdayakan sektor logistik transportasi laut.

Dia menilai pengetatan pengawasan pajak bagi Kapal Asing yang mengangkut barang dari pelabuhan di Indonesia ke luar negeri karena kapal asing sering berlindung di balik tax treaty, baik PPH maupun PPN.

"Caranya dengan mewajibkan kapal asing tersebut untuk membayar pajak sebelum berlayar meninggalkan perairan Indonesia. Bukti bayar pajak tersebut kemudian disertakan menjadi lampiran guna mengurus izin berlayar."

Seperti diberitakan sejumlah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Eddy Putra Irawadi mengatakan, ke depan, penerbitan Surat Pemberitahuan Berlayar akan memasukkan syarat kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.

Syarat untuk mendapatkan SPB bagi kapal asing akan lebih banyak jika dibandingkan dengan syarat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Persetujuan Berlayar.

Dalam peraturan tersebut, untuk mendapat ijin SPB, pemilik atau operator kapal cukup dikenakan kewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada syahbandar.

Pengaturan syarat kelengkaan pajak, tax clearence tersebut diberikan untuk memberikan persamaan perlakuan bagi kapal nasional. Selain itu, Pemerintah ingin, penguasaan pelayaran asing pada kegiatan angkutan laut Indonesia dapat terus dikurangi.

 

  (aji/hlz)


Komentar