Rabu, 20 Juni 2018 | 16:05 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Jumat, 10 Maret 2017 19:38

Kemenhub Tak Akomodasi Ojek, Pemda dan Polisi Bisa Atur Tersendiri

Translog Today
(repro)

JAKARTA - Pemerintah daerah dan polisi setempat bisa mengatur ojek pangkalan dan ojek aplikasi (online) secara tersendiri, meskipun Kementerian Perhubungan tidak mengeluarkan regulasi khusus mengenai alat transportasi itu.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menegaskan Kememhub tidak mengakomodasi ojek, baik pangkalan maupun online, sebagai angkutan umum resmi dalam sistem transportasi sebab membawa risiko bagi masyarakat dan tidak menguntungkan sistem transportasi umum.

"Meski demikian, pemda dan Kepolisian setempat bisa mengaturnya secara tersendiri. Contohnya, andong di Malioboro (Yogyakarta) tidak diatur dalam undang-undang tapi ada aturan lokal," katanya, Jumat (10/3). 

Menurut Sugihardjo, ojek yang menggunakan sepeda motor roda dua dari sisi konstruksi tidak stabil, rentan kecelakaan sebagai angkutan umum dan tidak ramah cuaca.

Selain itu, dalam sistem transportasi, semakin kecil kendaraan yang digunakan semakin besar biaya yang ditanggung masyarakat. Terhadap sistem transportasi, semakin banyak kendaraan kecil beroperasi di jalan menyebabkan kemacetan karena ruang jalan yang digunakan tidak efektif.

Menanggapi peristiwa antara angkot dan ojek online di Tangerang beberapa waktu lalu, Sugihardjo menyatakan Kepolisian dan pemda agar menangani hal tersebut secara persuasif. Dia juga mengimbau semua pihak agar menahan diri.

Dia mengakui kemajuan teknologi, yang melahirkan angkutan online, merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, semua penyelenggara angkutan umum diminta terus meningkatkan kualitas dan pelayanan agar tetap diminati masyarakat. (hlz/hlz)


Komentar