Senin, 18 November 2019 | 10:19 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Land Transport
Senin, 13 Maret 2017 14:29

Pemda Diminta Batasi Kendaraan Berbasis Aplikasi

Translog Today

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta membatasi jumlah kendaraan berbasis aplikasi (online) yang beroperasi di wilayahnya masing-masing guna menjaga keseimbangan transportasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan pemerintah berupaya mengatur jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, termasuk angkutan sewa online.

"Soal penetapan kebutuhan jumlah kendaraan angkutan sewa online, Kemenhub menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) untuk wilayah Jabodetabek," katanya, Senin (13/3).

Pemberlakuan izin kepada angkutan sewa online yang beroperasi juga berkaitan dengan kuota kendaraan di setiap wilayah untuk menjaga keseimbangan transportasi.

Selain itu, Sugiardjo meminta perusahaan aplikasi online segera mendaftarkan kendaraan yang beroperasi karena revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 segera diterbitkan.

Menurut dia, saat jumlah angkutan sewa online yang beroperasi di Jakarta baru terdata sekitar 10% dari jumlah kendaraan resmi dan memiliki izin operasi.

Sebagai contoh, tuturnya, aplikasi Grab Car yang dikelola oleh PT Solusi Transport Indonesia baru teridentifikasi 5.110 kendaraan. Dari jumlah itu, yang sudah berizin di wilayah DKI Jakarta baru 347 unit. "Artinya, ada 4.763 kendaraan yang tidak izin," ujarnya.

Sugihardjo menegaskan, perusahaan aplikasi yang masih memberikan fasilitas online kepada kendaraan yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi, yakni blokir aplikasi sementara melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(hlz/hlz)


Komentar