Sabtu, 21 Juli 2018 | 22:32 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Sabtu, 25 Maret 2017 13:18

Konsep Poros Maritim Butuh Target dan Tujuan Jelas

Translog Today

JAKARTA - Konsep Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo dinilai belum mampu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah sendiri. Akibatnya, kebijakan pemerintah di sektor maritim tidak fokus, tanpa target dan tujuan yang jelas,

Hingga kini pemerintah masih jauh dari upaya mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia, padahal anggaran yang dikucurkan sangat besar.

Jika pemerintah benar-benar serius menggali dan memanfaatkan semua potensi maritim, negara ini diyakini bisa sejahtera sebab sektor ini diyakini mampu berkontribusi lebih dari empat kali nilai APBN.

Indonesia sesungguhnya sudah merupakan Poros Maritim Dunia, tinggal bagaimana pemerintah mengelola dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk menegaskan status tersebut.

Beberapa fakta Indonesia merupakan Poros Maritim Dunia, antara lain posisi strategis Indonesia yang dilalui 90% kapal dunia, memiliki potensi wisata maritim terbesar dunia dengan pantai terpanjang di dunia setelah Kanada dan spot wisata laut terbanyak di dunia.

Selain itu, Indonesia memiliki hasil laut melimpah dan bernilai ekonomi tinggi karena banyak perairan sedang dan dangkal, yang sangat ideal untuk budi daya ikan, rumput laut, mutiara, garam, dan sebagainya.

Perairan Indonesia juga memendam sumber tambang yang sangat besar, termasuk minyak dan gas, timah, pasir besi, serta kuatnya arus laut sebagai sumber energi alternatif masa depan.

Tidak kalah penting adalah potensi transportasi laut yang efisien dalam mendukung kegiatan ekonomi domestik dan internasional.

Sayangnya, pemerintah hingga kini belum mampu memanfaatkan semua potensi maritim itu secara maksimal, terbukti masih kecilnya peran pelabuhan Indonesia melayani kapal kontainer dunia dan kontribusi perikanan yang hanya 4% dari APBN.

Padahal, Filipina yang potensi maritimnya lebih kecil dari Indonesia bisa memberikan kontribusi perikanan 21% dari APBN, bahkan Jepang bisa mencapai 28%.

Jumlah nelayan di Indonesia sangat banyak tetapi produktivitas mereka rendah karena tidak didukung peralatan dan infrastruktur yang memadai, ditambah industri pengolahan hasil laut belum maksimal.

Oleh sebab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan hanya bertindak preventif dengan menangkap kapal ikan ilegal, tetapi harus memiliki konsep dan program yang jelas untuk memajukan kelautan dan perikanan nasional.

KKP harusnya mengembangkan dan menjaga sumber-sumber ikan yang berkualitas dan menginformasikannya kepada nelayan lokal, bukan justru melarang nelayan menangkap ikan. (hlz/hlz)


Komentar