Jumat, 15 Desember 2017 | 03:42 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Freight/Cargo
Senin, 01 Mei 2017 09:35

GINSI Siap Bantu Pemerintah Pangkas Biaya Logistik

Aidikar M. Saidi
(Kemenperin)

JAKARTA - GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) siap membantu pemerintah memberikan informasi guna memangkas biaya logistik yang sangat memberatkan importir.

"Selama ini setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah selalu memberatkan importir dan eksportir karena menambah biaya, bukan malah penurunan biaya logistik dipelabuhan," ujar Anthon Sihombing, Ketua Umum DPP GINSI, pekan lalu.

GINSI, kata Anthon, siap memberikan informasi kepada Kementerian Perdagangan, Kemenbterian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Anthon memberikan contoh, kebijakan pemerintah menekan waktu tunggu pengeluaran petikemas (dwelling time) di pelabuhan justru menambah biaya logistik di pelabuhan.

Hal ini terjadi akibat tambahan biaya pemindahan petikemas dibebankan kepada importir. Selain itu, lanjut dia, GINSI juga siap membatu pemerintah untuk menertibkan importir nakal.

"Lebih dari 3.800 importir seluruh Indonesia hanya 300 sampai 400 importir yang aktif. Dari jumlah itu, hanya 400 yang menjadi anggota GINSI," ujar Anthon sambil memperkenalkan susunan Pengurus DPP GINSI periode 2017-2022.

Dia juga menyoroti masuknya kapal raksasa ke Pelabuhan Tanjung Priok hingga kini dampaknya belum dirasakan oleh importir dan ongkos angkut (freight) juga tidak turun.

HIngga kini, kata Anthon, importir masih memilih transshipment di Singapura karena biaya handling petikemas di negara itu lebih murah yakni sekitar US$35 untuk petikemas ukuran 20 kaki.

Berdasarkan data arus petikemas ekspor dan impor di Tanjung Priok, sedikitnya 57.000 TEUs per minggu yang antara lain dilayani JICT, TPK Koja, Kalibaru, Mal dan Terminal 3 serta Terminal 009. Sebagian besar petikemas itu transshipment di Singapura.
(hlz/hlz)


Komentar