Kamis, 26 April 2018 | 10:52 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Angkutan Darat
Senin, 22 Mei 2017 18:32

110 Bengkel APM Ditunjuk Layani Uji KIR

Translog Today
(Kemenhub)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menunjuk 110 bengkel agen pemegang merek (APM) untuk melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji KIR, seperti angkutan umum dan barang.

Ketua Umun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan dari 110 bengkel APM tersebut, 43 di antaranya berlokasi di Jabodetabek.

"Saat ini ada sekitar 6 juta kendaraan yang wajib uji berkala dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, KIR swasta sangat diperlukan untuk menunjang KIR oleh Dinas-Dinas Perhubungan," katanya, Senin (22/5).

Dia menyampaikan hal itu saat peresmian pelaksanaan pengujian berkala (KIR) oleh Unit Pelaksana Uji Berkala APM oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

KIR swasta merupakan aktualisasi dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Permenhub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Permenhub No. PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

Sesuai UU No.22 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 3, unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor selain dilaksanakan oleh pemerintah, dapat dilaksanakan oleh APM atau swasta.

Menhub mendukung peran swasta dalam uji KIR mengingat kapasitas Dishub terbatas, sementara jumlah kendaraan terus bertambah. "Bagi pemegang merek, sekaligus bisa melakukan pemeliharaan mobil-mobil buatan mereka yang beroperasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menhub telah meresmikan uji coba Unit Pelaksana Uji Berkala swasta oleh PT Hibaindo Armada Motor. Dari hasil evaluasi selama 3 bulan uji coba, Kemenhub menilai Hibaindo layak diberikan sertifikat akreditasi.

Dalam rangka peresmian tersebut, Kemenhub menunjuk bengkel-bengkel APM sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala APM yang diharapkan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.

"Bengkel-bengkel APM tersebut diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk pematangan dan pemantapan SDM, tata kelola, sistem informasi manajemen, peralatan, tarif uji, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pada saatnya nanti, akreditasi dapat diberikan secara penuh dan melaksanakan pengujian secara mandiri," ujar Budi.

Menhub berharap KIR swasta meningkatkan kualitas pengujian sehingga kendaraan yang diuji benar-benar laik jalan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk membenahi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

"Uji KIR diharapkan menciptakan pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan nyaman," jelas Menhub.
(hlz/hlz)


Komentar