Jumat, 15 Desember 2017 | 03:46 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Industri
Kamis, 15 Juni 2017 19:26

Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang Logistik Meluncur

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Setelah tertunda sejak akhir 2016, pemerintah akhirnya merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Paket XV difokuskan pada Perbaikan Sistem Logistik Nasional guna mendorong pengembangan usaha dan memperkuat daya saing logistik di dalam negeri.

Untuk diketahui, kata Darmin, porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, sementara komponen terbesar dari logistik yaitu 72% adalah ongkos transportasi.

Paket Kebijakan Ekonomi XV ini meliputi:

1. Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri. 


2. Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional, melalui kebijakan antara lain:
(i) mengurangi biaya operasional jasa transportasi;
(ii) menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang;
(iii) meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan;
(iv) standarisasi dokumen arus barang dalam negeri;
(v) mengembangkan pusat distribusi regional;
(vi) kemudahan pengadaan kapal tertentu; dan
(vii) mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas; dsb.

3. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan, antara lain:
(i) memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia;
(ii) mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading;
(iii) membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time; dan
(1v) sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

4. Penyederhanaan Tata Niaga untuk mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi LARTAS dari 49% menjadi sekitar 19% atau mendekati rata-rata non tariff barrier negara-negara ASEAN sebesar 17%.

Dari sisi regulasi, terdapat 18 kebijakan yang telah dibuat, yaitu:

a. Menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan menteri (12 permen, 2 Surat Edaran, 1 surat Menko) yang dapat mendorong perluasan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik nasional dalam membangun dan mengembangkan Sistem Logistik Nasional.

b. Merevisi 3 Perpres yang disatukan menjadi 1 Perpres menyangkut INSW untuk mempercepat pengembangan dan penerapan pelayanan otomasi perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan Kepelabuhanan melalui penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW)

c. Menerbitkan 1 Inpres, untuk Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan dalam mengelola kelancaran arus barang dim pelabuhan.

d. Menerbitkan 1 Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor. (hlz/hlz)


Komentar