Jumat, 20 Oktober 2017 | 02:53 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Selasa, 29 Agustus 2017 18:24

Monopoli BUMN di Logistik Matikan Peran Swasta

Aidikar M. Saidi
Ketua Umum ALFI Yukki N. Hanafi (repro)

JAKARTA - Pelaku usaha swasta menegaskan tidak takut terhadap investor asing di bisnis jasa logistik. Mereka justru takut terhadap BUMN yang kini mulai memonopoli kegiatan logistik dari hulu ke hilir.

"Di bisnis jasa logistik, asing sudah masuk 100% tapi swasta tidak takut sebab asing masih memberikan peluang kepada perusahaan lokal. Mereka tidak melakukan monopoli dari hulu ke hilir," ujar Yukki N. Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) belum lama inl.

Dia mengatakan, sudah banyak contoh yang menunjukkan praktik monopoli oleh sejumlah BUMN dengan modus mendirikan anak perusahaan untuk menguasai semua kegiatan.

Sebagai contoh, setelah perusahaan pelayaran PT Bahtera Adiguna diakuisisi oleh PLN, semua kegiatan angkutan batubara untuk kepentingan PLTU dikuasai oleh anak perusahannya.

PLN kini hanya menunjuk PT Bahtera Adiguna untuk melakukan kegiatan angkutan batubara ke PLTU dan tidak lagi ditender.

Akibatnya, perusahaan pelayaran yang sudah terlanjur investasi dengan membeli kapal-kapal besar berbendera Indonesia terancam kolaps karena tidak mendapatkan muatan.

Di bisnis jasa kepelabuhan, peran swasta nasional juga semakin tertutup karena Pelindo lebih memilih mendirikan anak perusahaan untuk menguasai kegiatan dari hulu ke hilir.

Pelindo pun cenderung memilih bermitra dengan asing dalam mengelola dan mengoperasikan terminal di pelabuhan. 

"Pelindo lebih suka menggandeng asing daripada berkerja sama dengan swasta nasional. Pengusaha lokal makin terpinggirkan," ujarnya.

Di Pelindo II yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, peran asing cukup besar. Hampir sebagian besar terminal petikemas pencetak dolar menggandeng asing seperti Hutchison Port Holding (Hong Kong), Mitsui (Jepang) dan Portek Singapura.

Terminal itu adalah PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Port Container Terminal 1 Kalibaru, PT MAL, PT DHU dan PT Adipurusa.

Sementara itu Pelindo III mulai 2009 sudah menghapus vendor atau mitra dan kini hanya menggunakan single vendor.

"Itu dilakukan dalam rangka efisiensi karena pemerintah tidak mengizinkan kenaikan tarif jasa pelabuhan," ujar Husein Latief, Direktur Teknik Pelindo III, baru-baru ini.

Namun dia mengatakan masih memberikan peluang kepada swasta apabila harganya bisa di bawah yang ditawarkan single vendor.
(hlz/hlz)


Komentar