Sabtu, 16 Desember 2017 | 12:33 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Selasa, 10 Oktober 2017 16:57

Dukung Investasi, Kemenhub Lanjutkan Deregulasi Kebijakan

Translog Today
Menhub Budi Karya Sumadi meninjau IME 2017 (dephub.go.id)

JAKARTA - Deregulasi kebijakan tampaknya masih menjadi program Kementerian Perhubungan untuk mempercepat investasi di sektor transportasi Tanah Air meskipun pada Paket Kebijakan XV deregulasi sudah dilaksanakan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan akan menderegulasi aturan perundang-undangan yang menghalangi investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor transportasi.

"Kita melakukan deregulasi untuk memangkas sejumlah aturan yang dirasakan tidak mendukung (investasi)," katanya di hadapan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada pameran Indonesia Transport, Logistics, and Maritime Week 2017 di Jakarta (10/10).

Pameran tersebut dilaksanakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Reed Panorama Exhibitions, pada 10--12 Oktober 2017 di Jakarta International Expo, Kemayoran.

Tahun ini merupakan pelaksanaan ke-4 ITLMW dan akan dihadiri oleh 350 peserta dari 8 negara dan sejumlah asosiasi dunia usaha di Indonesia a.l asosiasi galangan, pelayaran, angkuran darat dan logistik.

Menhub menjelaskan kebijakan deregulasi tersebut sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo untuk selalu memberi ruang sebanyak-banyaknya bagi dunia investasi di Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kementerian Perhubungan terus mendorong keterlibatan swasta dalam kerjasama pengelolaan 20 pelabuhan dan 10 bandara.

Saat ini setidaknya terdapat 4 pelabuhan yang telah dikerjasamakan ke swasta yaitu Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Waingapu, dan Pelabuhan Bima. Dengan adanya kerjasama swasta ini menurut Menhub dapat menghemat dana APBN.

Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Sedangkan 10 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura. (dephub)

  (adm/hlz)


Komentar