Jumat, 15 Desember 2017 | 03:55 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Selasa, 17 Oktober 2017 14:58

Tiga Tahun Jokowi-JK: Angkutan Penyeberangan Minta Evaluasi Tol Laut

Tularji Adji
Aminuddin, Sekjen Gapasdap (istimewa)

JAKARTA - Industri angkutan penyeberangan di Indonesia menilai tiga tahun Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan banyaknya kebijakan kemaritiman yang telah dilahirkan.

Akan tetapi, program -program kemaritiman, khususnya tol laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia belum memiliki dampak signifikan terhadap bisnis angkutan penyeberangan.

Sebaliknya, selama tiga tahun terakhir, populasi kapal penyeberangan di Indonesia melebihi kapasitas dermaga bahkan over supply karena Pemerintah terus membuka izin tanpa melakukan evaluasi seberapa besar kebutuhannya serta ketersediaan infrastruktur pelabuhannya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Aminuddin Rifai mengatakan izin penambahan armada di lintas penyeberangan harus di-moratorium untuk menyelematkan usaha angkutan penyeberangan swasta.

Sebab, kondisi kapal saat ini hampir semua lintas penyeberangan, khususnya lintas komersial sudah oversupply. "Kita sudah terlalu kelebihan kapal, sementara izin tidak pernah dikurangi, bahkan ditambah terus," katanya.

Ia mengusulkan agar Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan tol laut, khususnya pada rute angkutan penyeberangan. "Selama ini, program tol laut belum dirasakan oleh angkutan penyeberangan," ujarnya.

Aminuddin mengaku demand angkutan penyeberangan semakin hari semakin berkurang karena adanya persaingan yang ketat dengan angkutan laut yang diizinkan membuka rute berhimpitan dengan lintas penyeberangan.

"Di Merak-Bakauheni saya fikir demand setiap kapal turun diatas 50%," katanya.

Menyangkut program tol laut yang menjadi program andalan Pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla, dia menjelaskan pada hakekatnya sudah dijalankan oleh anggota Gapasdap di seluruh Indonesia.

Gapasdap bisa menjaga disparitas harga di daerah di karenakan kapal - kapal penyeberangan yang beroperasi di lintas penyeberangan itu, berjadwal dan tarif angkutannya ditentukan oleh Pemerintah.

Jadi, katanya, seharusnya Pemerintah mengevaluasi ulang soal program tol laut tersebut yang sampai dengan saat ini, konsepnya cenderung berbeda beda sehingga menimbulkan persepsi yang tidak sama antara pemerintah, industri pelayaran dan masyarakat. (adm/hlz)


Komentar