Sabtu, 16 Desember 2017 | 12:12 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Kamis, 19 Oktober 2017 20:26

Tiga Tahun Jokowi-Jk: Ini 15 Catatan Tentang Tol Laut

Translog Today
Diskusi Tol Laut (istimewa)

JAKARTA - Begini hasil evaluasi pelaksanaan tiga tahun Tol Laut di Indonesia hasil diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Pengamat Kemaritiman dari ITS Surabaya Saut Gurning.

Pelaksanaan Diskusi yang berakhir pada hari itu  dalam rangka tiga tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berikut catatannya.

1. Antusiasme layanan tol laut sangat kuat dari berbagai daerah yang dilalui trayek Tol Laut. Dan secara faktual telah meningkatkan perdagangan sekaligus menstimulasi perdagangan antar pulau termasuk ke Pulau Jawa;

2. Disamping penurunan harga barang, tujuan penting lain dari Tol Laut yaitu ketersediaan/ kestabilan suplai kargo sembilan bahan pokok dan bahan/barang lain yg dibutuhkan serta tersedianya biaya angkutan yang lebih rasional, perlu menjadi tujuan utama lain layanan Tol-Laut Nasional;

3. Jadwal kapal yang teratur dan frekuensi kapal perlu lebih teratur atau fix. Untuk ini maka sosialisasi atau publikasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal perlu direlease oleh PT Pelni (Persero) dan operator lainnya;

4. Pengaturan kapasitas ruang muat rute angkutan laut termasuk rute Tol Laut perlu diatur untuk koordinasi dengan pelayaran penyeberangan, pelayaran perintis, tol laut dan pelayaran swasta;

5. Penyediaan yang cukup oleh PT Pelni (Persero) dan shipper, reefer container & kontainer kosong termasuk kontainer berukuran kecil 5, 8, 10 feet sesuai kebutuhan;

6. Perlu disiapkan regulasi setingkat menteri atau lebih baik setingkat Presiden untuk lebih mengatur dan mengelola proses koordinasi operasi angkutan, layanan gerai Nusantara termasuk pergudangan dan angkutan darat;

7. Perlu dibentuk satgas koordinatif baik di tingkat pusat dan daerah untuk penyelesaian berbagai hal teknis operasional yang mungkin terjadi di berbagai rute Tol Laut;

8. Aplikasi ICT perlu diterapkan untuk memperluas visibilitas dan cakupan pemasaran dan kapasitas perdagangan Tol Laut Nasional serta dukungan keterlibatan berbagai pihak yang terlibat;

9. Penyediaan gudang berpendingan, depo petikemas, pelabuhan kering (dry-port) perlu disediakan untuk
mendukung kegiatan logistik dan kapasitas pelabuhan yang terbatas;

10. Armada kapal Tol Laut perlu disediakan lebih handal atas faktor-faktor kecepatan kapal, alat bongkar-muat dan tingkat keselamatannya dengan pemeliharaan yang baik;

11. Pengaturan biaya dan operasi TKBM & biaya yang lebih rasional termasuk penetapan tarif OPP/OPT yang selama ini masih banyak belum disahkan oleh pemerintah via KSOP;

12. Pemda perlu memanfaatkan sekaligus terlibat dalam operasi layanan jasa tol laut melalui BUMD untuk layanan gudang, JPT, depo petikemas, PBM maupun gerai Nusantara;

13. Supaya lebih tegas layanan Tol Laut harus benar-benar efektif menstimulasi perdagangan dan barang sehingga ketidakseimbangan barang Barat-Timur dapat lebih minimal. Dan layanan Tol Laut harus berbeda dan tidak dimanfaatkan atau overlapping dengan layanan perintis dan swasta.

14. Alat ukur berakhirnya layanan Tol Laut perlu ditetapkan khususnya bila target transformasi ekonomi telah mencapai tingkat komersialnya;

15. Peyediaan lokasi sandar di dermaga khusus layanan tol laut perlu dilakukan sehingga prioritas sandar dapat dilakukan. Terkait ini intensif terhadap operator pelabuhan/BUP perlu diberikan guna mendukung operasi pelayaran Tol Laut. (adm/hlz)


Komentar