Jumat, 15 Desember 2017 | 03:37 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Trucking
Minggu, 05 November 2017 21:29

Truk Petikemas Dikucilkan di Sejumlah Kota, Sopir dan Buruh Pelabuhan Menjerit

Translog Today
(translogtoday)

PALU - Sejumlah pemerintah kota sepertinya sudah kehilangan akal mengatasi masalah kemacetan. Solusi paling gampang, mereka batasi saja operasional truk petikemas.

Akibatnya, biaya logistik untuk angkutan petikemas membengkak dan terminal petikemas di sejumlah pelabuhan stagnasi atau terancam kongesti.

Pemkot yang menerbitkan pembatasan truk petikemas, antara lain Palembang, Pontianak, sejumlah pemkot di NTT, dan terakhir Pemkot Palu.

Aturan itu ditentang sopir truk dan buruh yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan, seperti terjadi di Palu pekan lalu.

Ratusan sopir truk dan buruh menggeruduk kantor DPRD menuntut pencabutan Peraturan Walikota tentang pengaturan jalur dan jam operasi truk petikemas ke dalam kota.

"Kami meminta aturan itu dicabut, karena ini mengancam kehidupan sopir truk dan buruh beserta keluarga mereka," kata Joko, koordinator aksi tersebut dalam orasinya.

Menurut Joko, truk petikemas di Palu saat ini hanya diberikan waktu masuk ke dalam kota mulai tengah malam pukul 00.00 hingga pukul 06.00 pagi.

Ratusan sopir dan buruh itu mengacam akan memboikot jalur transportasi dari arah utara menuju Kota Palu. Itu akan dilakukan apabila sampai dengan Rabu (8/11) tuntutan mereka tidak juga direspons Pemkot Palu.

"Bila perlu, kami blokir juga Pertamina, biar pemerintah tahu, kami juga butuh makan," kata salah satu peserta aksi.

Di Pontianak dan Palembang, pembatasan jam operasi truk petikemas menyebabkan terminal petikemas di pelabuhan semakin padat. Pasalnya, arus petikemas keluar dan masuk pelabuhan menjadi tidak seimbang. (hlz/hlz)


Komentar