Jumat, 15 Desember 2017 | 03:36 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Galangan Kapal
Jumat, 10 November 2017 11:00

Industri Penunjang Sayangkan Pelni Beli Kapal Bekas

Translog Today
Tol Laut (Pelindo III)

JAKARTA - Industri penunjang galangan kapal di Indonesia menyayangkan kebijakan PT Pelni (Persero) yang memilih membeli kapal bekas untuk melaksanakan program Tol Laut dibandingkan membangun kapal di dalam negeri atau menggunakan kapal dalam negeri yang sudah tersedia.

Demikian dikatakan Muhammad Aziz, Direktur Utama PT Terafulk Ship Design yang juga Ketua Bidang Kerja sama dan Hubungan Antar Lembaga Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (IPERINDO) menanggapi pembelian enam unit kapal bekas oleh PT Pelni (Persero) yang nantinya diperuntukkan untuk melayani trayek Tol Laut.

Pembelian kapal tersebut, katanya, menggunakan anggaran yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai sekitar Rp500 miliar. "Padahal, saya fikir galangan kapal dalam negeri mampu membangun kapal yang dibutuhkan PT Pelni (Persero)," ujarnya.

Seperti diketahui, PT Pelni (Persero) membeli enam kapal untuk melayani trayek Tol Laut. Pelni merogoh kocek hingga Rp500 miliar untuk penambahan armada tersebut di mana sumber dana berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

Direktur Angkutan Barang & Logistik Pelni, Harry Boediarto mengatakan sebanyak empat kapal bakal datang di sisa dua bulan terakhir tahun ini sedangkan dua kapal lain diharapkan datang pada awal 2018. "Kami beli used [bekas], umurnya di bawah 10 tahun," jelasnya seperti ditulis www.bisnis.com, Senin (6/11/2017).

Harry menuturkan, kapal yang dibeli Pelni berkapasitas beragam, mulai dari 200 TEUs--300 TEUs dan 350 TEUs--400 TEUs. Menurut Harry, kapal dilengkapi dengan crane agar memudahkan proses bongkar muat kontainer di pelabuhan-pelabuhan yang minim alat bongkar muat.

Aziz menilai dari sisi kebijakan, pengadaan kapal  yang dibiayai dari APBN melalui penyertaan modal negara seharusnya melihat Instruksi Presiden No.5 tahun 2005 dan ketentuan mengenai penggunaan produk-produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri.

Menurut Inpres No.5 tahun 2005, pembangunan kapal yang biaya pengadaanya dibebankan kepada APBN/APBD wajib dilaksanakan pada industri perkapalan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Menurut dia, di tengah upaya pemerintah memperkuat industri galangan nasional sebagai pilar poros maritim dunia, PT Pelni (Persero) justru memilih membeli kapal dari luar negeri. Hal ini juga tidak sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. (adm/hlz)


Komentar