Sabtu, 21 April 2018 | 16:36 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Rabu, 22 November 2017 11:36

ALFI: Usulan Batasan YOR Terminal Petikemas 65% Menyesatkan

Translog Today
Pelabuhan Tanjung Priok (Kemenperin)

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menegaskan penolakan terhadap usulan relokasi petikemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengacu pada batasan yard occupancy ratio (YOR) 65%.

Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro dengan alasan untuk percepatan target dwelling time dan memangkas biaya tinggi di pelabuhan.

Namun, Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim menilai, usulan untuk kembali mengacu pada perhitungan YOR 65% dalam relokasi petikemas impor di pelabuhan utama merupakan konsep usang dan menyesatkan.

"Kami menilai usulan itu menyesatkan karena berpotensi membuat pelabuhan kongesti dan menggagalkan program pemerintah dalam menekan biaya logistik dan capaian dwelling time," ujarnya pada Rabu (22/11).

Menurut dia, kegiatan relokasi petikemas impor di pelabuhan utama harus tetap mengacu pada batas waktu penumpukan maksimal tiga hari di lini satu pelabuhan atau terminal petikemas sebagaimana diatur Permenhub No:25/2017 tentang batas waktu penumpukan (longstay) di pelabuhan.

Adil menjelaskan, acuan YOR 65% dalam kegiatan relokasi petikemas impor di Tanjung Priok pernah diterapkan beberapa tahun silam. Namun yang terjadi justru pelabuhan seringkali dibayangi kongesti lantaran fasilitas terminal berubah fungsinya menjadi tempat penimbunan barang.

Saat itu, pemilik barang impor melalui kuasanya yakni perusahaan forwarder harus menalangi pembayaran biaya penumpukan yang tinggi karena berlaku tarif progresif dan penalti di lini satu pelabuhan.

Berdasarkan kajian bersama penyedia dan pengguna jasa Pelabuhan Priok, ungkap Adil, telah disepakati bahwa terminal petikemas harus menjalankan bisnis intinya sebagai operator bongkar muat, bukan mengandalkan pendapatan dari biaya penumpukan atau storage.

Karena itu, ALFI mendukung penih penerbitan Permenhub No:25/2017 tentang batas waktu penumpukan barang impor di empat pelabuhan utama di Indonesia.

Dalam beleid itu ditegaskan, barang impor hanya diperbolehkan menumpuk maksimal tiga hari di lini satu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan, dan Makassar.

Adil menilai relokasi petikemas impor dari lini satu atau terminal petikemas ke lini dua pelabuhan dengan mengacu batas waktu penumpukan lebih dari tiga hari sesuai Permenhub 25/2017 sudah sangat efektif menekan dwelling time dan tidak menimbulkan biaya tambahan logistik.

"ALFI menilai jika mengacu YOR 65% dalam kegiatan relokasi justru akan sulit mencapai dwelling time ideal di pelabuhan apalagi untuk kurang dari tiga hari. Silahkan berpendapat tapi jangan yang menyesatkan," tegasnya.

Dia mendesak agar Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menjalankan dengan tegas implementasi Permenhub 25/2017 tersebut.

Pasalnya, implementasi aturan itu di Priok baru terhadap petikemas impor yang belum mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) tetapi sudah menumpuk lebih dari tiga hari di pelabuhan (overbrengen).

Adapun terhadap petikemas impor yang sudah SPPB meskipun sudah lebih dari tiga hari di pelabuhan belum dilaksanakan relokasi oleh pihak terminal.

"Kami harapkan aturan yang sudah diterbitkan pemerintah bisa diimplementasikan sebab kami melihat Permenhub 25/2017 selain untuk menekan dwelling time dan biaya logistik juga menjamin kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan," ujar Adil. (hlz/hlz)


Komentar