Jumat, 27 April 2018 | 10:02 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Logistik
Jumat, 08 Desember 2017 10:52

Pangkas Biaya Logistik Nasional, Swasta Perlu Terapkan Tender Terbuka

Translog Today
(repro)

JAKARTA -

Penerapan transparansi proses dan tender kegiatan jasa logistik di sektor swasta diyakini bisa memangkas biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 10% per tahun.

Pemerhati kemaritiman dan logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento mengatakan, penurunan biaya logistik nasional akan lebih besar apabila ada transparansi dalam proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta, khususnya yang berstatus terbuka (Tbk).

“Pemerintah sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang bagi Indonesia untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” katanya, Jumat (8/12).

Saat ini, ungkap Ridwan, perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.

Dia mengatakan, transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara.

TFA memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahka TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.

Menurut Ridwan, biaya logistik sulit diturunkan sesuai dengan target apabila transparasi bisnis di bidang ini tidak diaplikasikan.

“Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, sebab dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.

Jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan, mulai dari pengiriman sampai dengan barang tersebut tiba di gudang pemiliknya, mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportasi (delivery), pergudangan (warehousing), maupun pengurusan dokumen (document clearance).

Transparansi Bisnis

Ridwan mengatakan, tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi di dalam sebuah proses.

Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan. “Akan tetapi, ini belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukan langsung,” ungkapnya.

Ridwan, yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), mengatakan untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor ataupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.

Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, tuturnya, sebanyak 65%-70% berada di Tanjung Priok. Dari jumlah itu, aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).

“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai sekitar 100. Tentunya mereka yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia. Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan itu tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan di dalam mendapatkan sub-kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian IMLOW, ungkap Ridwan, transparansi dalam kegiatan jasa logistik penting supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan transparansi, segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan berstatus terbuka untuk menjaga kepercayaan investor,” kata Ridwan.

(hlz/hlz)


Komentar