Selasa, 23 Januari 2018 | 06:52 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Selasa, 26 Desember 2017 14:01

Penahanan MV Neha di Pelabuhan Batam Coreng Pelayaran Indonesia

Ire Djafar
(repro)

JAKARTA -

Penahanan kapal kargo MV Neha oleh sekelompok orang di Pelabuhan Batam merusak reputasi pelayaran Indonesia. Aparat keamanan diminta bertindak tegas terhadap aksi premanisme itu demi penegakan hukum.

Kuasa hukum pemilik kapal kargo MV Neha berbendera Djibouti, Chandra Motik, mengaku heran kelompok orang itu tidak ditindak oleh aparat berwenang padahal telah mengganggu kelancaran pelayaran.

"Ulah para mafia maritim itu tidak saja merugikan klien kami, mereka juga mengancam program Poros Maritim yang digagas Presiden Joko Widodo," ujar Chandra Motik, Kamis (22/12).

Pakar hukum maritim ini mengungkapkan, keamanan di pelabuhan harus menjadi prioritas utama, apalagi Indonesia sudah terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO (International Maritime Organization). 

“Kalau tindakan pembiaran ini terus berlangsung, Indonesia bisa malu di dunia internasional,” katanya.

Menurut Chandra Motik, kapal berbendera atau flagship adalah perwakilan dari sebuah negara, sama dengan kedutaan besar. 

"Tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam kapal itu, apalagi sampai berbuat kriminal seperti mengancam kru kapal dengan berbagai senjata tajam dan senjata api,” ujarnya. 

Intimidasi terhadap awak MV Neha milik Bulk Blacksea Inc. berbendera Djibouti (kapal ini sempat bernama MV Seniha-S berbendera Panama) terjadi pada 7 Desember 2017 di Batam. Padahal kapal tersebut telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP Batam.

"Seolah-olah tidak ada keamanan dan kepastian berusaha kepada perusahaan Bulk BlackSea Inc ini, padahal sudah mendapatkan SPB (Port Clearance) dari Syahbandar Batam. Kapal ini juga sudah siap berangkat, " ungkapnya. 

MV Neha yang sebenarnya sudah siap berlayar, tetapi sekitar 100 orang berpakaian preman tiba-tiba menaiki kapal. Mereka menyandera kapal dan mengancam awak kapal dengan menggunakan senjata tajam.

Menurut Chandra Motik, kejadian seperti ini menggambarkan tidak adanya keamanan terhadap perusahaan pelayaran di Indonesia.

"Penghalangan keberangkatan kapal oleh sekelompok orang tersebut, jelas akan mencoreng nama baik dan citra Indonesia di mata dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengadukan kepada aparat terkait namun tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Kronologi 

Raef S. Din, pemilik MV Neha yang juga Direktur Operasi Bulk Black Sea, menceritakan tentang sekelompok orang yang tiba-tiba menghadang kapal tersebut.

"Ketika kapal kami bergerak tiba-tiba mereka dengan menggunakan speed boad menghadang kami dan naik ke atas kapal, seperti layaknya perompak," ujarnya, Rabu (20/12).

Dia sangat terkejut apalagi pada ketika gerombolan orang itu datang menahan kapal MV Neha, tidak ada satu pun petugas keamanan, baik dari kepolisian maupun Angkatan Laut.

"Padahal kami telah memohon secara tertulis kepada Polda Riau dan Lantalamal lV Batam agar kami dilindungi, dan minta prioritas agar awak kapal yang tertahan terlebih dahulu dievakuasi. Namun mereka tidak bertindak apa-apa, bahkan seakan-akan mereka kompak dengan gerombolan itu," ungkap Raef.

Raef mengatakan, pihaknya mengalami kerugian cukup besar karena kapal sudah tiga bulan tertahan di Pelabuhan Batam, dimana biaya per hari mencapai US$6.000.

Chandra Motik menambahkan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui motif di balik penahanan kapal tersebut. Kelompok orang itu hanya mengatakan, kapal itu sudah mereka sita.

"Ini adalah tindakan premanisme, apalagi ini bukan kali pertama terjadi di Pelabuhan Batam. Menurut info, ini yang ketiga kalinya," katanya, sambil menambahkan pada dua peristiwa sebelumnya kapal dipotong-potong di laut.

Chandra Motik menegaskan, dalam putusan pengadilan, MV Neha sudah dinyatakan tidak bersalah dan boleh kembali berlayar. Bahkan sudah mengantongi SPB, tapi tetap saja ditahan.

"Kita ini negara hukum, negara maritim, anggota Dewan IMO, kok ada tindakan seperti ini. Saya berharap, peristiwa memalukan seperti ini tidak terulang," tukasnya. (hlz/hlz)


Komentar