Selasa, 23 Januari 2018 | 06:39 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Rabu, 27 Desember 2017 10:23

Kena PHK Massal, Pekerja Bongkar Muat JICT Ancam Blokade Tanjung Priok

Ire Djafar
(translogtoday/ire)

JAKARTA -

Pekerja bongkar muat di PT Jakarta International Container Terminal (JICT), yang tergabung dalam Serikat Pekerja Container (SPC), siap memblokade areal Pelabuhan Tanjung Priok. Ancaman ini dilakukan jika sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak tercapai kesepakatan dengan JICT.

Sebelumnya, SPC berencana menggelar aksi damai terkait dengan pergantian vendor outsourcing pekerja bongkar muat di JICT, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencana itu semula akan dimulai pada Kamis (28/12).

"Langkah selanjutnya kami akan melakukan aksi-aksi. Mulai dari aksi damai sampai nanti kalau memang belum ada kesepakatan juga, kami dari federasi (serikat pekerja di pelabuhan) siap untuk menutup Tanjung Priok," ujar Ketua umum SPC Sabar Royani. 

Dia menegaskan hal itu saat menggelar jumpa pers "PHK Masal 400 Pekerja Outsourching di JICT" di Warung Kepo, Jakarta Utara, Selasa (26/12).

Ganti vendor 

Kisruh bermula saat JICT mengganti vendor pekerja outsourcing dari PT Empco Trans Logistic kepada PT Multi Tally Indonesia (MTI). Masa kontrak PT Empco akan berakhir pada 31 Desember 2017, sementara PT MTI akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2018.

Menurut dia, hal yang membuat pihaknya kecewa adalah PT MTI tidak menerima karyawan lama yang tergabung dalam serikat buruh. Padahal, hampir semua karyawan lama dari PT Empco berjumlah sekitar 400 orang bergabung dalam SPC.

"Seharusnya setelah kontrak pekerja lama habis, mereka dipekerjakan kembali. Tapi ini dipilih-pilih, yang ikut berserikat tidak boleh bergabung dengan mereka (vendor baru). Ada intimidasi di situ," ujarnya.

Sabar mengatakan, pihak SPC telah mengirimkan surat kepada manajemen JICT terkait dengan permasalahan tersebut. SPC juga telah menyurati Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Utara.

"Sudah dua kali berkirim surat bipartit ke JICT. Surat pertama dibalas, yang kedua tidak ditanggapi. Lalu kami berkirim surat ke Sudinakertrans," ujarnya.

(hlz/hlz)


Komentar