Selasa, 23 Januari 2018 | 07:06 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Kamis, 11 Januari 2018 12:41

IPC Percepat Selesaikan Masalah Aset Tanah

Ire Djafar
(IPC)

JAKARTA -

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan terkait dengan aset tanah, baik yang telah dimiliki maupun yang dihasilkan dari proyek-proyek perseroan ke depan.

Komitmen itu direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

MoU ditandatangani langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil dan Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya di Jakarta, Rabu (10/1).

Kerja sama dengan jangka waktu lima tahun ke depan ini bertujuan membenahi administrasi dokumen kepemilikan dan penguasaan aset perusahaan, sekaligus pengamanan dari segi administrasi legal kepemilikan yang berlaku untuk aset eksisting dan aset dari proyek IPC di masa mendatang.

"MoU antara IPC dan Kementerian ATR/BPN ini merupakan bentuk keseriusan IPC untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dan percepatan penyelesaian berbagai permasalahan terkait aset tanah, baik dari aset tanah yang telah dimiliki maupun yang dihasilkan dari proyek-proyek IPC ke depannya," ujar Elvyn.

Selain itu, tuturnya, untuk mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Nasional yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN.

Elvyn menambahkan, IPC juga berencana membantu biaya sertifikasi tanah warga kampung nelayan di Bengkulu yang selama ini belum mempunyai kepastian hak atas tanah.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Ombudsman, PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero), serta 17 universitas di Indonesia. (hlz/hlz)


Komentar