Selasa, 24 April 2018 | 05:57 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Sabtu, 20 Januari 2018 19:21

Pelayaran Ngeri Tuntut PLN Terapkan Demurrage dan Despatch

Aidikar M. Saidi

JAKARTA -

Pelaku usaha pelayaran takut menuntut PT PLN (Persero) untuk memberlakukan sistem demurrage dan despatch dalam kontrak angkutan batubara di semua PLTU di Indonesia.

Padahal seluruh pelabuhan international mewajibkan sistem demurrage dan despatch agar dapat mengatur kinerja pelabuhan, sehingga tidak merugikan operator kapal dan pemilik kargo.

"Semua pengusaha pelayaran takut kemungkinan bisnis mereka hilang, bila berani terus-menerus menuntut PLN agar menerapkan demurrage dan despatch," ujar Budhi Halim, Sekjen DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) versi Ketua Umum Carmelita Hartoto, kepada Translogtoday, Sabtu (20/1).

Masalah itu, kata Budhi, sudah sejak lama diajukan tetapi PLN meminta bukti perusahaan mana saja yang mengadu dan protes. “Ternyata tidak ada yang mau disebutkan karena takut bisnisnya hilang dan hingga kini prosesnya tidak berlanjut,” ujarnya.

Dia mengatakan, masalah demurrage dan dispatch merupakan standar praktik di industri pelayaran, termasuk di Indonesia, tanpa terkecuali pemakai jasa PLN.

Demurrage adalah denda atau kompensasi yang dibayarkan kepada pemilik kapal akibat keterlambatan muat atau bongkar muatan.

Adapun despatch adalah semacam bonus yang dibayarkan pihak pembeli kepada pihak penjual dan pemuat kargo karena waktu pemuatan kapal selesai lebih awal.

Menurut Budhi, yang terjadi pada umumnya pemakai jasa hanya membayar sebagian, bahkan ada yang keberatan dan menolak demurrage terutama pemakai jasa perusahaan besar dan berkuasa.

“Hal ini sangat merugikan perusahaan pelayaran, tetapi karena ada ketergantungan pada pemakai jasa besar akibatnya masalah itu terpendam,” ungkapnya.

Dia menjelaskan demurrage dan despatch lebih kepada komersial individu perusahaan, kecuali mereka yang mengeluh perlu bantuan organisasi maka tim advokasi INSA dilibatkan.

Pelaku usaha pelayaran yang keberatan disebutkan jati dirinya menilai, selama ini PLTU tidak punya tanggung jawab dan semaunya sendiri. PLTU tidak mau diukur kinerjanya sehingga sering merugikan perusahaan pelayaran dan pemasok batubara.

INSA pernah menyampaikan masalah ini kepada PLN dan telah melakukan presentasi soal demurrage dan despatch, tetapi hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.

Selama ini PLN tidak mau menggunakan sistem demurrage dan despatch karena kenerja PLTU sangat buruk dan tidak profesional, sehingga PLN takut untuk membayar demurrage.

Semua pemilik kapal dan perusahaan pemasok batubara ke PLTU takut protes karena kelangsungan usaha mereka sangat bergantung pada PLN.

Padahal, hampir sebagian besar PLTU di Indonesia pelayanannya dinilai sangat buruk, sehingga banyak kapal dan tongkang antre lama menunggu pelayanan bongkar.

(hlz/hlz)


Komentar