Senin, 10 Desember 2018 | 09:26 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Minggu, 21 Januari 2018 07:02

Ini Alasan Pemilik Kapal Batubara Tak Takut Rugi Layanan Bongkar Telat

Aidikar M. Saidi
Sekjen DPP INSA Lolok Sudjatmiko

JAKARTA -

PT PLN (Persero) umumnya menggunakan kontrak pengadaan batubara dengan skema CIF (cost, insurance and freight) dengan perusahaan tambang, sehingga tidak merugikan perusahaan pelayaran secara langsung jika terjadi keterlambatan bongkar.

Beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bahkan langsung kontrak dengan anak perusahaan PLN, seperti Indonesia Power, Pembangkit Jawa Bali, dan lainnya, dengan skema yang sama.

"Jadi soal demurrage (denda keterlambatan bongkar) biasanya diatur juga antara PLN dan supplier batubara dalam kontrak volume. Kemudian supplier baru atur lagi kontrak dengan perusahaan pelayaran," ujar Lolok Sudjatmiko, Sekjen DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) versi Ketua Umum Johnson W. Sutjipto, kepada Translogtoday, Sabtu (20/1).

Perusahaan pelayaran anggotanya, kata Lolok, lebih banyak mendukung supplier dengan menyediakan tongkang untuk mereka dengan sistem time charter.

Menurut dia, time charter biasanya tidak banyak merugikan perusahaan pelayaran bila terjadi hambatan layanan bongkar di PLTU dan muat di loading port.

Secara finansial, lanjut Lolok, memang perusahaan pelayaran tidak dirugikan tetapi secara operasional cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, kapal yang lama menunggu bongkar batubara berisiko terbakar dan tongkang cepat rusak. "Meski jarang sekali kargo terbakar," ujarnya.

Urusan B to B

Selama ini, lanjut Lolok, DPP INSA tidak pernah mencampuri B to B (business to business) anggota dengan pihak ketiga, tetapi bisa saja memberikan masukan apabila diminta. "Khusus untuk PLN, kami juga tidak berhubungan langsung soal perjanjian," ujarnya.

Adapun mengenai angkutan batubara ke PLN atau PLTU, ada beberapa term yang berlaku, misalnya CIF. Artinya, pihak PLTU tidak ikut dalam pengadaan angkutan karena terima batubara di stock pile-nya.

Skema ini berbeda dengan FOB (free on board), dimana PLTU terima di atas kapal di pelabuhan muat, yang berarti PLTU ikut dalam menyediakan kapalnya.

Jumlah hari yang disepakati untuk kegiatan muat bongkar dan nominal demurrage biasanya sudah diatur di dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL), biasa juga disebut Fixture Note.

SPAL merupakan hasil kesepakatan antara pihak carrier/ship owner/operator dengan pihak shipper/pemilik barang.

Versi SPAL cukup banyak, misalnya sistem lumpsum atau CQD (Custom Quick Discharge), yang tidak mengenal demurrage. Jadi angkut muatan dari tempat asal (loading port) sampai ke pelabuhan bongkar (discharging port).

Term yang biasa ditemui pada angkutan tongkang adalah 3 hari muat dan 3 hari bongkar, selebihnya dikenakan denda demurrage, yang seharusnya masih bisa dinegosiasikan. (hlz/hlz)


Komentar