Selasa, 22 Mei 2018 | 17:10 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Minggu, 21 Januari 2018 16:30

KPK Didesak Usut Penyuap Tonny Budiono

Aidikar M. Saidi

JAKARTA -

Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti perkara pidana puluhan pengusaha, korporasi dan asosiasi yang menyuap Antonius Tonny Budiono saat menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Dalam undang-undang, kata Siswanto, orang yang menerima suap dan pemberi suap diancam pidana. "Berkaitan dengan perkara suap Tonny Budiono, maka jelas tidak berdiri sendiri. Ada penyuapnya. Karena itu, penyuap juga wajib dikenakan pidana oleh KPK," ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/1).

Selain aspek keadilan dalam menerapkan hukum, Siswanto mengingatkan, dengan pengenaan pidana terhadap penyuap maka ada efek jera kepada pengusaha, korporasi dan asosiasi untuk tidak main mata dengan pejabat publik.

Apabila penyuap tidak ditindak oleh KPK, tuturnya, ke depan dikhawatirkan kontraproduktif terhadap kerja keras bangsa ini dalam memberantas korupsi.

"Bila dibiarkan maka membuka peluang bagi pengusaha, korporasi dan asosiasi untuk terus menyuap pejabat publik. Bahkan mereka akan semakin berani karena meyakini tidak akan terkena hukuman," cetusnya.

Penegasan dan permintaan Siswanto menyusul pernyataan jaksa penuntut umum KPK yang merinci uang dan barang gratifikasi kepada Tonny Budiono senilai Rp22,35 miliar selama periode 2015-2017.

Tonny Budiono dituduh menerima uang tunai terdiri berbagai mata uang, yaitu Rp5,815 miliar, US$479.700 (sekitar Rp6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), dan 11.212 ringgit Malaysia (Rp37,813 juta).

Selain itu, uang di rekening bank Bukopin senilai Rp2,134 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp300 juta.

Padahal, sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Tonny Budiono mendapatkan penghasilan senilai Rp891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV periode 2016-2017 senilai Rp931,315 juta sehingga totalnya Rp1,822 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tonny, kekayaannya hanya berjumlah Rp1,723 miliar, sehingga penerimaan tersebut merupakan pemberian suap, baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

(hlz/hlz)


Komentar