Selasa, 20 Februari 2018 | 12:50 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Senin, 22 Januari 2018 06:19

Pemerintah Tak Becus Kelola Lintas Merak-Bekauheni, Masyarakat Jadi Korban

Hery Lazuardi
(translogtoday/hl)

JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak becus mengatur lintas Merak-Bakauheni, bahkan membiarkan persaingan tidak sehat terus berlangsung di penyeberangan tersibuk di Indonesia itu sehingga merugikan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan, kondisi di Merak-Bakauheni kini makin memprihatinkan karena sekitar 60% kapal ferry di lintasan itu menganggur akibat kekurangan dermaga.

“Ini kesalahan pemerintah yang tidak sanggup menyediakan infrastruktur dengan baik. Konsumen dibiarkan membayar tarif lebih mahal sebagai akibat persaingan bisnis di lintasan itu tidak sehat,” katanya, Sabtu (20/1).

Saat ini lintasan Merak-Bakauheni dilayani oleh 68 kapal ferry, sementara dermaga yang tersedia hanya enam pasang. Hampir semua dermaga kapasitasnya di bawah 4.000 GRT, padahal kapal di sana banyak yang berukuran lebih 10.000 GRT.

“Banyak fender dermaga ambruk karena tidak kuat menahan kapal besar. Ada juga kapal-kapal karatan tetapi tetap diizinkan berlayar. Ini cermin tidak adanya konsep pelayanan dan keselamatan tidak menjadi perhatian,” ungkap Bambang.

BACA JUGA:

Kalau keselamatan dikorbankan, ketersediaan kapasitas juga terdampak karena kapal banyak yang mogok. Perusahaan terpaksa minta kenaikan tarif sebab tidak bisa bertahan hidup dengan kondisi kapal yang beroperasi hanya 30%-40%.

Padahal, tarif Merak-Bakauheni saat ini sudah sangat membebani masyarakat. Jika kondisi itu dibiarkan, dia khawatir makin banyak kapal menganggur dan tarif makin mahal.

Meskipun kapal menganggur, kata Bambang, fixed cost-nya tetap jalan untuk bayar kru dan sebagainya. Kapal juga menjadi boros bahan bakar karena genset harus tetap nyala. “Rakyat akan marah sebab solar kapal itu disubsidi dari pajak,” ujarnya.

Kondisi di Merak-Bakauheni itu dipicu kebijakan perubahan ukuran kapal di Merak-Bakauheni menjadi minimal harus 5.000 GRT, seperti diatur dalam PM 88/2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak-Bakauheni.

Sangat berbahaya 

Anggota Fraksi Gerindra yang paham betul seluk-beluk bisnis penyeberangan ini menilai kebijakan itu tidak realistis dan sangat berbahaya. Menurut dia, masa sepi penumpang (low seasons) di Merak-Bakauheni kini lebih banyak yakni sekitar 60%-70%.

“Kapal lebih kecil (sekitar 3.000 GRT) pasti dibutuhkan pada saat low, pada waktu peak memang butuh kapal yang besar. Kita perlu efisiensikan bahan bakar, kalau gunakan kapal besar lebih boros pasti nanti diprotes masyarakat,” kata Bambang.

Daripada menambah kapal ukuran besar, lanjut Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) ini, lebih baik dermaga ditambah.

“Investasi kapal jauh lebih mahal daripada membangun dermaga. Tambahan sepasang dermaga bisa untuk enam kapal. Idealnya ada 12 pasang dermaga di Merak-Bakauheni supaya semua kapal yang nganggur itu bisa beroperasi,” ungkapnya.

Protes LCT

Bambang juga menyoroti masih beroperasinya kapal LCT (landing craft tank) di Bojonegara, Serang. Selain berhimpitan dengan lintasan Merak-Bakauheni, LCT yang dioperasikan oleh PT Bandar Niaga Raya (BNR) itu dinilai tidak sesuai standar pelayanan dan keselamatan kapal penyeberangan.

“LCT itu sama dengan jembatan bally untuk keadaan darurat. Kalau sudah ada jembatan yang lebih baik, tugas pemerintah setop dan pindahkan (LCT) ke perintis lain. Harus tegas, jangan dibiarkan terus,” cetus Bambang.

Dia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusut operasional LCT itu karena dinilai melanggar UU Antimonopoli sebab satu dermaga dikuasai oleh satu perusahaan. Jika perlu, KPK dan BPK diminta memeriksa kasus tersebut.

“LCT tidak sebaik kapal berstandar penumpang sehingga pelayanannya kurang bagus. Di tempat lain LCT sudah tidak boleh beroperasi karena berbahaya,” ujarnya.

Menurut Bambang, masih beroperasinya LCT di Bojonegara menunjukkan Kemenhub menerapkan standar ganda. Di satu sisi, LCT mendapat izin dari Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), sementara kapal ferry di bawah pengawasan Ditjen Perhubungan Darat (Hubdar).

“Kapal penyeberangan dulu standar dan tarifnya sama semua. Hubla dan Hubdar harus tegas, standar kapal penyeberangan lebih ketat dari LCT, baik aspek pelayanan maupun keselamatannya. Jangan rakyat dikorbankan,” ujarnya.

(hlz/hlz)


Komentar