Rabu, 15 Agustus 2018 | 20:27 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Angkutan Darat
Rabu, 24 Januari 2018 15:11

Angkutan Penyeberangan antara Hidup dan Mati, Siapa Peduli?

Hery Lazuardi
Kapal ferry penuh karat sedang sandar di Pelabuhan Merak. (translogtoday)

JAKARTA - Siapa kuat, dia berkuasa! Hukum rimba ini sekarang juga berlaku di bisnis angkutan penyeberangan antarpulau. Kapal ferry di Merak-Bakauheni dan beberapa lintasan komersial lain menjadi korban akibat mekanisme pasar bebas itu.

Menurut informasi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), saat ini hanya 40% dari 68 kapal ferry yang beroperasi di lintasan terpadat di Indonesia itu. Sisanya terpaksa lego jangkar di luar area pelabuhan menunggu jatah operasi.

Dermaga yang tersedia di Merak-Bakauheni hanya enam pasang, yang setiap dermaganya maksimal melayani enam kapal per hari. Artinya, jumlah kapal yang bisa dilayani 36 unit saja, sisanya harus antre. Dalam sebulan, kapal-kapal itu paling banyak 12 hari berlayar.

Kondisi ini ternyata dipicu oleh kebijakan pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Ironis memang, alih-alih mengembangkan angkutan penyeberangan, aturan Kemenhub justru mematikan usaha mereka.

Masalah muncul ketika Menteri Perhubungan menerbitkan PM 88/2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak-Bakauheni. Tidak lama, terbit lagi PM No. 80 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

PM 88/2014 mengharuskan ukuran kapal di Merak-Bakauheni minimal 5.000 GRT, aturan yang tidak realistis mengingat masa sepi penumpang (low seasons) di lintasan itu lebih banyak yakni 60%-70%.

Kapal lebih kecil (sekitar 3.000 GRT) tentunya lebih ideal dioperasikan saat sepi penumpang itu. Apalagi operasional kapal besar boros bahan bakar jika berlayar dalam utilitas rendah, padahal solar kapal masih disubsidi dari uang pajak rakyat.

Boros sebab kapal-kapal itu lebih sering nongkrong daripada beroperasi tetapi tetap mengonsumsi bahan bakar untuk menghidupkan genset, selain harus membayar kru, docking tahunan, dan sebagainya. Seperti manusia, orang menganggur pun butuh makan.

Anehnya lagi, PM 88/2014 dijalankan meskipun Kemenhub tahu persis kapasitas empat dari enam dermaga di Merak-Bakauheni kurang dari 4.000 GRT. Akibatnya, ketika kapal-kapal besar dengan ukuran 10.000 GRT mulai berdatangan di lintasan itu, fender dermaga sering rusak akibat tidak kuat menahan beban kapal besar.

Obral izin

Dalam kondisi seperti ini, muncul lagi regulasi baru PM 80/2015, yang melonggarkan izin usaha angkutan penyeberangan. Aturan ini memang berhasil mendatangkan kapal-kapal baru ke Merak-Bakauheni, bahkan dengan ukuran besar sesuai harapan PM 88/2014.

Sayangnya, Kemenhub terkesan tidak peduli dengan keseimbangan antara supply dan demand sehingga tetap menggelontorkan izin walaupun kapasitas kapal sudah sangat berlebih, sedangkan kondisi dermaga tetap minim.

PM 104/2017 yang diterbitkan Menhub Budi Karya Sumadi sebagai pengganti PM 80/2015 juga tidak berdampak apa-apa. Revisi PM tidak membuat izin kapal dibatasi, Kemenhub justru menambah kapal di Merak-Bakauheni dan lintasan padat lain yakni Ketapang-Gilimanuk dan Padangbai-Lembar.

Padahal, beleid itu jelas-jelas menyatakan penempatan kapal harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas yang digunakan untuk melayani angkutan. Penempatan jumlah kapal juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jas dan penyedia jasa angkutan. (Bagian Kelima PM 104/2017).

Karut-marut regulasi ini membuat anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono geram. Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini menilai Kemenhub tidak becus mengatur angkutan penyeberangan sehingga mengorbankan keselamatan masyarakat dan memboroskan anggaran negara.

Dia curiga ada ‘permainan' di Merak-Bakauheni dan lintasan lain. Kecurigaan ini wajar sebab dalam kondisi sekarat seperti itu, Kemenhub dikabarkan masih akan mengizinkan kapal-kapal masuk ke lintasan tersebut. Kabarnya, enam kapal lagi bakal ikut berebut kue Merak-Bakauheni dan 14 kapal siap menggerogoti pasar Padangbai-Lembar.

Bambang merasa angkutan penyeberangan dianaktirikan, berbeda dengan angkutan udara yang sangat ketat dalam pengaturan penerbangan. Bahkan, pemerintah rela membangun bandara megah di daerah yang pasarnya jelas tidak ada.

Tidak Popular

Apakah perbedaan perlakuan ini karena angkutan penyeberangan tidak sepopuler penerbangan, ataukah karena lebih banyak igunakan rakyat kecil yang jarang protes, sehingga kurang diperhatikan?

Padahal, pemerintah tentunya tahu angkutan penyeberangan dan pelayaran mengangkut jauh lebih banyak barang dan penumpang dibandingkan angkutan udara. Inilah angkutan supermassal dan tol laut yang sesungguhnya.

"Jelas ini kesalahan pemerintah yang tidak sanggup menyediakan infrastruktur dengan baik. Konsumen dibiarkan membayar tarif lebih mahal sebagai akibat persaingan usaha di lintasan itu tidak sehat," katanya.

Bambang khawatir ketidakpedulian Kemenhub terhadap kondisi penyeberangan saat ini bisa berakibat fatal terhadap keselamatan penumpang. Faktor keselamatan, yang katanya menjadi prioritas di sektor transportasi, ternyata cuma slogan di angkutan penyeberangan.

Kondisi itu diperparah oleh operasional kapal LCT (landing craft tank) di lintasan Bojonegara (Serang)-Panjang (Bandar Lampung), yang berhimpitan dengan lintasan Merak-Bakauheni. Padahal, Kemenhub tentunya sadar LCT itu tidak sesuai standar pelayanan dan keselamatan kapal untuk penumpang.

Operasional LCT oleh satu perusahaan yang menguasai satu dermaga dan lintasan itu juga melawan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antimonopoli), patut dicurigai, dan menunjukkan standar ganda serta inkonsistensi Kemenhub dalam menerapkan regulasi.

Kemenhub dinilai tidak tegas, plin-plan, bahkan terkesan main-main dengan keselamatan pelayaran. Kapal ferry merupakan infrastruktur layaknya jembatan, yang menjadi tanggung-jawab penuh pemerintah untuk dibangun dan dipelihara.

Oleh karena itu, Menhub harus membuka mata lebar-lebar dan tegas menegakkan aturan yang benar. Jangan hanya sibuk menjelang Lebaran dan berteriak ketika terjadi kecelakaan, tetapi tidak peduli dengan kondisi angkutan penyeberangan. (tandaseru.id) (hlz/hlz)


Komentar