Selasa, 22 Mei 2018 | 17:13 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Senin, 29 Januari 2018 21:35

Tekan Dwelling Time, Pemerintah dan Importir Harus Bersinergi

Translog Today

JAKARTA -

Pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan mengedukasi pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan importasi di pelabuhan guna menurunkan dwelling time sehingga biaya logistik nasional bisa ditekan.

Sekjen Indonesia Maritime, Transportation dan Logistic Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento mengatakan upaya itu perlu dilakukan terus-menerus supaya terjalin sinergi program pemerintah menekan dwelling time dengan kepentingan pelaku usaha.

“Untuk mencapai angka dwelling time ideal di pelabuhan itu mesti dilihat secara komprehensif dari sisi pemerintah (regulator) dan pelaku bisnis. Harus disinergikan,” ujarnya, Senin (29/1).

Ridwan menyampaikan hal tersebut menanggapi kenaikan rata-rata angka dwelling time di sejumlah terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dan Pelindo III.

Berdasarkan data dasbor dwelling time INSW per 25 Januari 2018, rata-rata dwelling time di Pelindo III mencapai 5,45 hari dengan perincian di Terminal Peti Kemas Semarang 7,05 hari dengan jumlah kontainer menumpuk 11.898 boks, TPS Surabaya 4,86 hari (28.230 boks) dan Terminal Teluk Lamong 5,08 hari (6.523 boks).

Adapun rata-rata dwelling time di Pelindo II mencapai 4,9 hari dengan rincian di Jakarta International Container Terminal (JICT) 5,3 hari dan jumlah kontainer menumpuk 42.744 boks, TPK Koja 4,8 hari (23.797 boks), New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) 4,1 hari (22.488 boks) dan Terminal 3 Priok 5,3 hari (74.814 boks).

Duduk Bersama

Ridwan yang juga Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) mengatakan, merujuk Bank Dunia dwelling time dihitung berdasarkan indikator pree clearance, custom clearance dan post clearance.

Selama ini, tuturnya, operator pelabuhan (Pelindo) sudah berupaya memperbaiki kinerja operasional agar masa inap barang dan peti kemas atau dwelling time di sejumlah TPK yang dikelola BUMN itu terus membaik. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo agar dwelling time rata-rata bisa mencapai 3 hari.

“Melihat persoalan dwelling time yang saat ini kembali naik, kita harus fair kelambatannya dimana, apakah ada di kinerja kementerian dan lembaga (K/L) atau perilaku importir yang tidak mau berubah. Ini yang perlu perlu sama-sama diselidiki dan semua pihak duduk bersama,” paparnya.

Menurut Ridwan, pemerintah sudah berupaya memperbaiki kinerja importasi dengan menerbitkan sejumlah regulasi termasuk menyiapkan suprastruktur atau sistem seperti Indonesia National Single Window (INSW) dan akan memberlakukan delivery order atau D/O online.

Belum Maksimal

Namun, dia menilai pemberdayaan pelaku usahanya (importir) masih belum maksimal. Padahal importasi di sejumlah pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok Jakarta, didominasi manufaktur besar yang mengantongi jalur prioritas (MITA).

“Kalau jalur prioritas itu kan memperoleh pelayanan berbeda, lantaran bisa pre-notification karena barang masih di kapal sudah bisa clearance dokumen kepabeanan sehingga bisa langsung dikeluarkan dari pelabuhan,” tuturnya.

Ridwan mendesak, untuk memberikan kepastian bisnis dalam rangka efisiensi kegiatan logistik, diperlukan pengaturan pengadaan barang dan jasa aktivitas logistik yang diselenggarakan perusahaan swasta.

“Selama ini tidak ada aturan tender terbuka aktivitas logistik swasta, sehingga tidak tercipta kompetisi dan keterbukaan bisnis yang sehat,” ujarnya.

(hlz/hlz)


Komentar