Sabtu, 21 Juli 2018 | 22:16 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Bea Cukai
Kamis, 01 Februari 2018 13:12

Pemerintah Pangkas Jumlah Jenis Barang Diperiksa di Pelabuhan

Translog Today
(Setkab)

JAKARTA - Pemerintah memangkas jumlah jenis barang impor yang harus melalui uji pemeriksaan di pelabuhan (border) dari 5.229 HS (Harmonized System) menjadi 2.256 HS mulai Kamis (1/2).

Selebihnya barang impor yang tidak berbahaya atau tidak penting diperiksa di pelabuhan, bisa dilakukan pemeriksaan post border atau di pabrik perusahaan yang mengimpor.

"Yang tidak berbahaya, yang tidak penting diperiksa di pelabuhan jangan diperiksa di pelabuhan. Karena kalau ada dipaksakan diperiksa di pelabuhan, pasti yang pusing importirnya," kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1) petang.

Ketentuan yang sebelumnya ditargetkan diberlakukan mulai Oktober 2017, baru akan dilaksanakan mulai Kamis (1/2) ini. Menurut Darmin, peraturan mengenai hal ini sudah keluar.

Menko Perekonomian menjelaskan, dari 10.826 nomor HS barang ekspor impor yang wajib diperiksa di pelabuhan, saat ini masih 5.229 yang harus diperiksa di sana atau 48,3%.

Dengan pemangkasan tersebut, berarti masih 2.256 HS atau 20,8% yang masih harus menjalani pemeriksaan di pelabuhan.

Meski tidak diperiksa di pelabuhan, tutur Darmin, kementerian terkait bisa melakukan pemeriksaan di barang dimaksud di pabrik perusahaan pengimpor, yang alamatnya sudah jelas.

Pemerintah juga membebaskan kewajiban pemeriksaan di pelabuhan terhadap 381 HS yang selama ini diimpor oleh perusahaan yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia.

"Kita menyebutnya perusahaan yang punya reputasi baik. Mereka pun layak untuk produknya, impornya, boleh diperiksa di pabriknya yang jelas, jangan paksa diperiksa di pelabuhan. Nanti membuat barang dia lama di sana dan seterusnya," kata Darmin.

Menurut catatan Bea Cukai, ada 381perusahaan besar yang punya reputasi baik dengan 381 produk dari sejumlah 498 perusahaan. Sisanya, terhadap 381 HS yang diimpor di luar ke-498 perusahaan itu, tetap harus diperiksa di border.

"Dengan demikian, yang masih harus diperiksa di-border 2.370 HS dan yang boleh diperiksa di pabriknya (post border) 2.859 HS," ujarnya.

Menurut Menko Darmin, langkah penyederhanaan tata niaga ini bertujuan mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, terutama bagi perusahaan yang mengekspor produknya.
"Kebijakan ini guna mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, kemudian mendorong daya saing ekspor, dan efisiensi kebutuhan barang-barang konsumsi," terang Darmin.

Dia optimistis langkah ini akan berdampak pada kelancaran arus barang sehingga mengurangi dwelling time 0,9-1,1 hari. (setkab) (hlz/hlz)


Komentar