Selasa, 22 Mei 2018 | 17:13 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Selasa, 06 Februari 2018 06:10

Kadin Jawa Timur: Ketentuan Tarif di Terminal Berlian Beratkan UKM

Didi Julianto
(Pelindo III)

SURABAYA -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur pertanyakan aturan baru tentang pelayanan bongkar muat petikemas dan jasa di lapangan Terminal Berlian, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Dedy Suhajadi mengatakan, dalam aturan baru itu disebutkan adanya ketentuan wajib stok muat 100% dari total muatan kapal di kontainer dengan biaya Rp989.000 per kontainer, tidak seperti yang dikeluarkan oleh PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI).

"Banyak yang janggal dan tidak masuk akal. Padahal PT Pelindo III, yang diwakili oleh anak perusahannya, PT BJTI, tidak berhak menentukan tarif di pelabuhan. Yang berhak adalah Otoritas Pelabuhan," kata Dedy Suhajadi, Senin (5/2).

Dia mengatakan, dalam UU Nomor 17 Tahun 2018 dijelaskan bahwa yang berhak menentukan tarif adalah Otoritas Pelabuhan sebagai regulator dan bukan operator seperti BJTI ataupun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

"Apalagi aturan ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Kondisi ini terjadi akibat iklim monopoli, tidak ada tawar-menawar ataupun langkah sosialisasi yang dilakukan bersama sehingga terkesan amburadul dalam pengaturannya," ungkap Dedy.

Kebijakan itu juga sangat memberatkan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang tidak bisa mengirim barang dalam satu kontainer dari gudang. Sebab, pelaku UKM biasanya mengirimkan barang menggunakan jasa pelayaran dengan biaya sekitar Rp530.000 per kontainer. 

"Ketentuan ini merugikan pengusaha, terutama UKM karena harus menanggung biaya ganda, yaitu biaya saat memasukkan barang ke kontainer dan biaya parkir di lapangan kontainer Lini I milik BJTI," ujarnya. 

Dedy mengatakan pengusaha menolak ketentuan tersebut dan melaporkan kasus ini ke Kadin Indonesia untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat. (hlz/hlz)


Komentar