Selasa, 20 Februari 2018 | 12:54 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Sabtu, 10 Februari 2018 21:46

INSA Desak Dirjen Hubla Ambil Kembali Kewenangan Survei HSC dari BKI

Hery Lazuardi

JAKARTA -

Operator kapal cepat (high speed craft) terancam kolaps akibat tingginya biaya perpanjangan sertifikasi HSC sejak Kementerian Perhubungan melimpahkan kewenangan survei dan sertifikasi statutoria kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun lalu.

Sejak ada kebijakan itu, operator kapal cepat harus mengurus perpanjangan sertifikasi HSC ke Jakarta sebab BKI di daerah belum siap. Akibatnya, operator yang umumnya beroperasi di pulau-pulau harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk perpanjangan HSC.  

Selain itu, terjadi simpang-siur di kalangan operator sebab Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut yang menugaskan sertifikasi kepada daerah atau marine inspector belum dicabut.

Namun, SK Dirjen Hubla itu di lapangan tidak berlaku sejak terbit Surat Edaran (SE) Direktur Perkapalan dan Kepelautan pada 10 April 2017. Melalui SE ini, kewenangan statutoria dilimpahkan kepada BKI, termasuk untuk survei dan sertifikasi HSC.

SE No. UM.003-6-15-DK-17 yang diteken oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Rudiana itu disebut sebagai tindak lanjut dari kerja sama antara Ditjen Hubla dan BKI tentang penyerahan kewenangan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia.

“Aturan itu sangat memberatkan, kami menjadi sulit melayani masyarakat karena biaya perpanjangan HSC menjadi sangat besar. Sekitar 1.000 kapal cepat yang melayani antarpulau di seluruh Indonesia terancam berhenti operasi,” ungkap Ketua Bidang Kapal Penumpang Cepat DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Kurmin Halim kepada translogtoday, Minggu (11/2).

Dia mengungkapkan, biaya perpanjangan sertifikasi HSC menjadi sangat besar, ditambah dengan biaya lainnya. Apalagi, sertifikasi kini hanya berlaku 2-3 bulan dari seharusnya selama 1 tahun. 

SDM Terbatas 

Di sisi lain, menurut Kurmin, BKI sebenarnya belum siap menjalankan kewenangan statutoria itu sebab sumber daya manusia mereka terbatas. Akibatnya, operator harus mengurus perpanjangan HSC ke Jakarta dan membiayai petugas BKI ke daerah dengan biaya cukup besar.

“BKI tidak sanggup mengawasi 1.000 lebih kapal cepat yang tersebar di seluruh Indonesia, apalagi mengurusi sertifikasi tiga bulan sekali,” ujar Kurmin yang sudah menggeluti bisnis kapal cepat selama 27 tahun.

Peran BKI juga dinilai tidak efektif dan mubazir sebab selama ini pengawasan terhadap kapal sudah dilakukan setiap hari oleh Ditjen Hubla melalui KSOP ataupun marine inspector di daerah.

“Di seluruh Indonesia, KSOP punya marine inspector yang berwenang memeriksa kapal, kenapa diserahkan lagi ke BKI. Di daerah-daerah kan tidak ada BKI, kita harus ke Jakarta dan mendatangkan petugas mereka dari luar kota, biayanya mahal,” ungkapnya.

Hal lain yang semakin memberatkan operator kapal, lanjut Ketua DPC INSA Palembang ini, adalah pemberlakuan standar International Maritime Organization (IMO) untuk kapal cepat rute dalam negeri.

Menurut dia, penerapan IMO itu tidak wajar. Sebagai contoh, kapal cepat yang ukurannya kecil-kecil diharuskan menyediakan light craft sebanyak 220% dan rescue boat ukuran besar.

Kapal cepat bahkan diminta memasang auto pilot dan compass sirine. Peralatan ini dinilai tidak efektif karena selain jarak pelayaran antarpulau relatif pendek, sekitar 2-3 jam, auto pilot tidak bisa digunakan di perairan yang umumnya belum steril.

"Peralatan itu lebih cocok untuk kapal jarak jauh dan pelayaran internasional, sesuai dengan regulasi IMO. Untuk kapal cepat yang jaraknya pendek-pendek tidak efektif, justru memberatkan operasional," ungkapnya. 

Untuk diketahui, tutur Kurmin, kapal yang beroperasi sudah BKI Class sesuai dengan komitment INSA. Saat pembangunan kapal, mulai dari gambar hingga kapal selesai dibangun, semua diawasi dan di-approved oleh BKI.

"Jadi, semestinya dalam operasional kapal cukup diawasi dan sertifikat HSC diterbitkan oleh Ditjen Hubla sebab setiap hari untuk clearing in-out kapal toh Syabandar yang berhak menerbitkan PIB (Persetujuan Izin Berlayar," katanya.

Kembalikan Wewenang 

Oleh karena itu, dia mendesak Dirjen Hubla segera mengembalikan kewenangan pengawasan HSC ke daerah atau marine inspector. “INSA minta ketegasan Dirjen Hubla, jangan sampai masalah ini mengganggu pelayanan kepada masyarakat di daerah,” ujarnya.
 
Dia menilai kebijakan tersebut juga tidak sejalan dengan semangat Nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin membangun wilayah pinggiran dan visi Indonesia Poros Maritim Dunia. “Kebijakan itu justru mempersulit pengusaha, bukan menciptakan kemudahan berusaha seperti harapan Presiden Jokowi,” ujarnya.

(hlz/hlz)


Komentar