Senin, 24 September 2018 | 11:14 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Sabtu, 10 Februari 2018 14:16

Ditjen Hubla Limpahkan Tugas Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal ke BKI

Translog Today
(BKI)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melimpahkan kewenangan pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Hal itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Hubla dan BKI tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Direktur Utama BKI Rudiyanto di Jakarta, Jumat (9/2).

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Junaidi menjelaskan, Ditjen Hubla bertanggung jawab mengambil langkah-langkah guna memastikan kapal-kapal berbendera Indonesia memenuhi ketentuan konvensi International Maritime Organization (IMO), termasuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria.

Menurut dia, perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kewenangan pelaksanaan persetujuan, survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia serta mendorong BKI menjadi anggota Asosiasi Badan Klasifikasi Internasional (IACS).

Isi perjanjian ini menjelaskan ruang lingkup, jangka waktu, ketentuan dan persyaratan dari kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, BKI diberikan pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia berukuran 500 GT atau lebih dengan daerah pelayaran internasional.

BKI juga diberikan beberapa kewenangan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang hanya berlayar pada daerah pelayaran di wilayah perairan Indonesia.

"Untuk survei dan sertifikasi kapal-kapal yang berlayar pada daerah pelayaran selain Internasional diberikan secara bertahap berdasarkan hasil assesment Kemenhub terhadap BKI dalam hal kecukupan jumlah surveyor dan jumlah kantor cabang BKI," ujar Junaidi dalam keterangan pers.

Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban masing-masing antara Ditjen Perhubungan Laut dan BKI.

Ditjen Hubla berhak melakukan pengawasan program terhadap BKI berupa pengawasan dalam bentuk audit, monitoring, evaluasi dan review secara berkala setiap 6 bulan sekali atas pelaksanaan tugas pendelegasian tersebut.

Pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria yang dilakukan BKI juga dikenai biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, BKI wajib memberikan pelayanan persetujuan, survei dan sertifikasi statutoria sesuai ketentuan resolusi MSC.349 (92) terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dan melaporkan pelaksanaan tugas pendelegasian tersebut kepada Kemenhub secara berkala.

BKI juga bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari hasil pelaksanaan tugas pendelegasian, termasuk dan tidak terbatas pada penahanan kapal (detention) melalui kerjasama dengan Petugas Pemeriksa Keselamatan dan Keamanan Kapal asing di pelabuhan luar negeri.

Perjanjian antara Ditjen Hubla dan BKI ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung 2 (dua) bulan sejak 9 Februari 2018 dan dapat diperpanjang.

Adapun perjanjian dapat berakhir sebelum masa berlakunya habis dikarenakan beberapa hal, misalnya salah satu pihak tidak ingin memperpanjang lagi perjanjian atau terjadi wanprestasi yang menyebabkan dibatalkannya atau dihentikannya perjanjian.

"Perjanjian dimaksud ada masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil dari program pengawasan (oversight program) oleh Ditjen Hubla," kata Junaidi. (hlz/hlz)


Komentar