Rabu, 14 November 2018 | 16:43 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Selasa, 20 Februari 2018 22:57

Indonesia Ajukan Konsep TSS dan SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda

Translog Today
(IMO)

LONDON -

Indonesia mengajukan konsep Traffic Separation Scheme (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam Sidang International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sugeng Wibowo mengatakan konsep TSS itu menunjukkan peran Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan maritim dalam mencapai poros maritim dunia.

Sidang Sub-Committee on Navigation, Communication, Search & Rescue (NCSR) ke-5 yang digelar di Markas Besar IMO pada 19-23 Februari 2018 itu diikuti oleh delegasi Indonesia yang diketuai oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Organisasi Internasional Dewa Made Sastrawan.

Pejabat lain yang ikut yakni dari Direktorat Kenavigasian dan Bagian Hukum & KSLN Ditjen Hubla Kemenhub, Kementerian Luar Negeri, Atase Perhubungan RI di London, serta akademisi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya.

"Kehadiran di sidang IMO ini untuk memuluskan penetapan TSS atau konsep sistem rute kapal dan Ship Reporting System atau sistem pelaporan kapal di Selat Lombok dan Selat Sunda kepada IMO,” kata Sugeng dalam siaran pers, Selasa (20/2).

Hal itu, lanjut Sugeng, sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya dengan cara menunjukkan dan memperkuat kedaulatan maritime.

“Pengajuan tersebut menunjukkan mulai aktifnya Indonesia berinisiatif menentukan rute pergerakan kapal sebagai negara yang berdaulat atas wilayah perairan lautnya sendiri berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku,” ujarnya.

Sugeng menambahkan, pengajuan konsep itu diperlukan mengingat kedua selat dimaksud merupakan jalur transportasi laut internasional yang sangat vital dan strategis serta padat.  Sebagai alur pelayaran internasional, kedua selat tersebut harus terjamin keselamatan pelayarannya.

Menurut dia, rencana pengajuan penetapan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda pada sidang IMO kali ini telah melewati serangkaian studi, kajian, serta pembahasan dengan melibatkan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait.

Selain itu, telah melalui pertemuan Cooperative Mechanism Meeting pada Sesi Cooperation Forum (CF) ke-10 di Kota Kinabalu, Malaysia pada 2-3 Oktober 2017, yang dihadiri oleh tiga negara pantai (Singapura, Malaysia, Indonesia), beberapa negara anggota IMO, serta stakeholder pelayaran internasional pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura.

Sugeng menjelaskan, draft proposal Information Paper Indonesia terkait dengan Pengajuan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda telah disampaikan oleh Delegasi RI di sela-sela Sidang NCSR ke-5 dan masuk sebagai Agenda 3, Routeing Measures and Mandatory Ship Reporting System, yang telah dibahas hari Senin kemarin, 19 Februari 2018.

“Dokumen sudah kita submit, dan Chairman menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas hal tersebut. Chairman juga telah meminta kepada semua negara Anggota IMO untuk memberikan feedback terhadap proposal kita,” jelasnya.

Selanjutnya, lanjut Sugeng, Delegasi RI masih memiliki tugas berat untuk memastikan dan menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO terhadap proposal tersebut mengingat pentingnya penetapan TSS di kedua selat itu bagi Indonesia.

“Penetapan TSS di Selat Sunda sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan keselamatan pelayaran di kawasan tersebut, mengingat kapal yang melintasi Selat itu sudah mencapai 50.000 kapal setiap tahunnya, yang tentunya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Sugeng.

(hlz/hlz)


Komentar