Selasa, 25 September 2018 | 10:07 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Kamis, 22 Februari 2018 21:57

Dirjen Hubla Didesak Tolak Jabatan Komisaris di Pelindo II

Aidikar M. Saidi
Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo (bumn.go.id)

JAKARTA -

Kalangan pengusaha logistik mendesak Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo menolak dijadikan komisaris di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) karena akan mempersulit Otoritas Pelabuhan (OP) memangkas biaya logistik.

Pengusaha menilai menempatkan petinggi Kementerian Perhubungan sebagai komisaris di BUMN tersebut akan mempersulit OP menertibkan pelabuhan.

"Sebaiknya Dirjen Perhubungan Laut menolak jadi komisaris di BUMN kepelabuhanan karena ada benturan kepentingan," ujar Widiyanto, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kepada Translogtoday, Kamis (22/2).

Kekhawatiran itu, menurut dia, sudah terbukti OP di Pelabuhan Tanjung Priok tidak berani melakukan penertiban soal tarif jasa kepelabuhanan yang menimbulkan biaya tinggi di pelabuhan.

Sebagai contoh, ungkap Widiyanto, tarif OPP/OPT yang sudah tidak berlaku dibiarkan, ada sharing atas jasa bongkar muat barang yang dipungut Pelindo II lebih 40% kepada perusahaan bongkar muat, masalah petikemas long stay dan pemberlakuan tarif progresif hingga kini tidak bisa ditertibkan oleh OP.

Semua masalah itu, tutur Widiyanto, membuat biaya tinggi di pelabuhan dan apabila ditertibkan oleh OP bisa merugikan Pelindo II. "Jadi mana berani OP menertibkan tarif bila bosnya menjadi komisaris di BUMN pelabuhan," ujarnya.

Dia mengatakan sharing atas jasa bongkar muat tidak diatur dalam komponen tarif kesepakatan antara asosiasi penyedia dan pemakai jasa, kemudian keuntungan PBM (perusahaan bongkar muat) diatur dalam komponen tarif hanya sekitar 15%.

Widiyanto mempertanyakan dari komponen mana PBM bisa mengeluarkan biaya sharing sebesar 45% kepada Pelindo II, sedangkan keuntungan PBM hanya 15%.

"Sharing ini sudah dipastikan dibebankan kepada cargo owner, sehingga biaya logistik di pelabuhan menjadi tinggi dan pada akhirnya menjadi biaya produksi," katanya.

Menurut Widiyanto, biaya tinggi di pelabuhan sulit ditekan karena OP tidak akan mungkin berani selama atasannya menjadi komisaris di BUMN kepelabuhanan.

Tata Ulang Tarif 

Sekjen DPW ALFI Adil Karim menambahkan, seharusnya Kemenhub segera menata ulang tarif jasa kepelabuhanan untuk memangkas biaya tinggi.

“Bukan tarif labuh saja yang harus dipangkas, semua tarif jasa kepelabuhanan harusnya di tata kembali oleh pemerintah, termasuk pelayanan yang dinilai masih buruk,” ujarnya yang dihubungi terpisah.

Menurut Adil, pemangkasan dan penataan tarif kepelabuhanan itu untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Dia mengatakan ekspor Indonesia pernah booming pada era 1990-an, setelah pemerintahan Soeharto menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 1985. Saat itu, Pelabuhan Tanjung Priok mulai stagnasi atau kongesti berat karena tidak mampu menampung arus petikemas ekspor dan impor bahan baku industri.

(hlz/hlz)


Komentar