Kamis, 19 Juli 2018 | 22:29 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Jumat, 23 Februari 2018 11:17

PT Pelni Ditugaskan Operasikan 2 Kapal Ternak

Translog Today
(Kemenhub)

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan menugaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk mengoperasikan dua kapal angkutan ternak, KM Camara Nusantara 1 dan KM Camara Nusantara 3, tahun anggaran 2018.

Penugasan itu tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor AL. 307/1/2/DJPL-18 tanggal 19 Februari 2018 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengoperasian Kapal Angkutan Ternak TA. 2018 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelni.

Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Dwi Budi Sutrisno mengatakan pengoperasian kapal ternak untuk menjamin terselenggaranya pengangkutan ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan jadwal kapal yang tetap dan teratur.

“Sehingga memberikan kepastian bagi peternak sapi untuk mempersiapkan dan mengirimkan ternaknya, serta memastikan selama pelayaran lingkungan kandang, makanan/minuman, sirkulasi udara, sistem pembuangan dalam kondisi baik sehingga kondisi kesehatan, kesejahteraan dan bobot hidup hewan ternak terjamin sampai ke pelabuhan tujuan," kata Dwi, Kamis (22/2).

Dua kapal itu merupakan bagian dari enam kapal angkutan ternak yang dioperasikan pada tahun anggaran 2018. Lima kapal diantaranya merupakan kapal baru.

Selain Pelni, pemerintah juga menugaskan PT ASDP Indonesia Ferry melayani dua trayek, sementara dua trayek lainnya akan dilayani oleh perusahaan swasta melalui mekanisme pelelangan umum.

Pelni akan mengoperasikan KM Camara Nusantara 1 dengan kode trayek RT-1 rute Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon – Kupang. Adapun KM Camara Nusantara 3 dengan kode trayek RT-2 melayani rute Kupang - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang - Cirebon - Bengkulu - Cirebon - Kupang.

Dia meminta Pelni segera melaksanakan Notice of Readiness (NOR) pada dua trayek tersebut dan memastikan bahwa shipper dan consignee muatan ternak adalah BUMN, BUMD, koperasi daerah, atau badan hukum yang telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Daerah asal ternak.

"Pelni juga harus melaporkan perjalanan kapal (voyage report), penggunaan ruang muat dan manifes muatan menggunakan Sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) berbasis teknologi informasi," ujar Dwi.

(hlz/hlz)


Komentar