Selasa, 19 Juni 2018 | 06:03 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Rabu, 21 Maret 2018 14:05

Pemeriksaan Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing Diperketat

Translog Today

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal asing yang berlayar ke Indonesia, guna memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal sesuai dengan konvensi internasional.

Untuk itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemennhub menerbitkan Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/1/9/DJPL-18 tertanggal 13 Maret 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing.

Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Dirjen Hubla Nomor AL.60/I/3-99 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Kapal-Kapal berbendera Asing di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia.

Dalam peraturan yang baru, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing disempurnakan guna memastikan pemenuhan persyaratan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi sesuai persyaratan dalam Tokyo MoU.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) dengan berpedoman pada Asia Pacific Port State Control Manual dan IMO Resulution A.1052 (27) Procedures for Port State Control.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Capt. Jhonny R Silalahi menjelaskan, Port State Control (PSC) merupakan pengawasan negara terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang masuk wilayah pelabuhan.

“PSC yang dilaksanakan oleh Syahbandar bertujuan memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan konvensi internasional. Tugas pengawasan dan kewenangan Syahbandar ini dilakukan oleh PSCO,” katanya dalam siaran pers Ditjen Hubla, Rabu (21/3).

Jhonny menegaskan, apabila ada kapal asing yang tidak memenuhi persyaratan konvensi, maka PSCO Indonesia akan menahan kapal tersebut.

“Pada prinsipnya PSC merupakan pertahanan negara untuk mencegah kapal asing di bawah standar beroperasi atau melakukan bongkar muat di wilayah pelabuhan Indonesia,” ujarnya.

Landasan Hukum

Pengawasan terhadap kapal asing, papar Jhonny, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing.

Ketentuan itu juga diatur dalam IMO Resolution A.1052 (27) tentang Procedures For Port State Control dan Perjanjian Bersama Port State Control di Asia Pasifik (Tokyo MoU) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 1993.

“Aturan ini menegaskan bahwa pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan dilaksanakan oleh PSCO,” jelasnya.

Dengan adanya Peraturan Dirjen Hubla ini, lanjut Jhonny, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing oleh PSCO Indonesia diharapkan meningkat.

“Juga untuk menyeragamkan persepsi dalam pemeriksaan kapal asing oleh PSCO Indonesia sehingga reputasi PSCO Indonesia semakin baik di mata internasional,” ungkap Jhonny.

PSCO merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Ditjen Hubla yang ditunjuk oleh Syahbandar. Kewenangan dan tugasnya antara lain memeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai dengan ketentuan konvensi.

Tahapan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan yang digunakan PSCO dalam melakukan pemeriksaan kapal asing agar lebih terencana, terarah dan baik sehingga tercipta efisensi, efektivitas dan keseragaman serta keakuratan.

Saat ini, Port State Control (PSC) Indonesia berada di peringkat lima negara terbaik di antara anggota Tokyo MoU. Indonesia paling banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan kapal pada 2017, setelah China, Jepang, Australia, dan Filipina.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota tetap Tokyo MoU (dari 20 negara anggota) sejak 1993 dan selalu berperan aktif dalam kegiatan Tokyo MoU terkait dengan pelaksanaan PSC.

Sebagai anggota Tokyo MoU, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Indonesia juga berhak melindungi lingkungan maritim terhadap kapal asing yang beroperasi, khususnya di wilayah perairan Indonesia, selain di wilayah Asia Pasifik.

(hlz/hlz)


Komentar