Rabu, 12 Desember 2018 | 05:01 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Jumat, 13 April 2018 22:41

Pipa Bawah Laut Bocor, Pertamina Dituntut Bertanggung Jawab

Translog Today
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA -

Pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero) yang mengalami kebocoran di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa waktu yang lalu, disinyalir sebagai sebagai pipa illegal.

Pasalnya, menurut anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, berdasarkan peraturan pipa-pipa tersebut seharusnya ditanam di bawah seabed atau dasar permukaan laut yang paling keras.

“Mengingat perairan itu adalah alur laut bagi kapal internasional. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta PP No 48 Tahun 2010 tentang Alur Laut, maka pipa minyak Pertamina itu seharusnya ditanam sedalam 4 sampai 5 meter di bawah seabed. Dengan demikian jangkar kapal tidak bisa mencapai posisi tersebut,” jelas Bambang Haryo, Kamis (12/4/2018).

Bambang menyampaikan, beberapa waktu lalu sempat beredar kabar tentang adanya penyelundupan minyak Pertamina melalui pipa bawah laut, yang kemudian dibawa ke kapal tanker.

Dalam kabar yang dia terima itu, disebutkan bahwa yang menjadi kapten kapal tanker itu adalah mantan kapten kapal Pertamina sendiri.

“Dahulu pernah ada kasus pipa abal-abal yang digunakan untuk mencuri minyak Pertamina, yakni pencurian dengan modus illegal tapping atau pencurian minyak dengan cara melubangi pipa penyaluran pusat atau penyaluran utama dari Pertamina,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra itu menduga, ada kemungkinan terjadi illegal tapping pada kejadian bocornya pipa minyak bawah laut Pertamina di Teluk Balikpapan.

Sebab, menurut Bambang Haryo, pipa-pipa yang bocor tersebut tidak dalam posisi ditanam di bawah seabed. Padahal, menurut aturan internasional, pipa yang legal pasti akan ditanam di bawah seabed.

Dia juga meragukan pernyataan bahwa pipa yang bocor itu akibat terkena jangkar kapal. Sebab, kalau pipa itu legal dan ditanam di bawah seabed, maka jangkar tidak bisa mengenai pipa, kecuali kalau diameter ukuran pipanya kecil.

“Kalau pipa berdiameter besar tidak mungkin akan terkait oleh jangkar. Dan area tempat terjadinya kebocoran di Teluk Balikpapan itu juga bukan area lego jangkar,” tutur Bambang Haryo.

Politisi Dapil Jawa Timur ini menegaskan, apabila Pertamina menyatakan pipa itu legal, maka BUMN itu harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Sebab dengan tidak ditanamnya pipa tersebut, ada sanksi yang bisa diterapkan kepada Pertamina. Dalam kasus tersebut, Bambang Haryo menilai proses penanganan pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah lamban.

“Ketika tumpahan minyak itu menyebar di laut, itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hebat yang meluas,” ujarnya.

Seperti diatur dalam UU Pelayaran dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika terjadi tumpahan minyak di laut maka harus segera diisolir dengan menggunakan oil boom.

Dia mengatkan sanksi bagi Pertamina terkait peristiwa ini harus tegas karena sudah menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan korban jiwa.

Pada pasal 99 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, apabila perbuatan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Sedangkan apabila mengakibatkan kematian, hukumannya pidana penjara paling singkat 3 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar. “Dengan demikian, D\direksi Pertamina harus bertanggung jawab,” tegas Bambang Haryo.

(hlz/hlz)


Komentar