Rabu, 15 Agustus 2018 | 20:29 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Selasa, 08 Mei 2018 09:56

ISAA Gelar Rakernas, Rampungkan Usulan Revisi PM 11 Tahun 2016

Ire Djafar
(Translogtoday/ire)

JAKARTA -

Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) menggelar Rapat Kerja Nasional 2018, yang salah satu agendanya merampungkan usulan revisi Peraturan Menhub PM No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Rakernas ISAA digelar di Jakarta pada Senin (7/5/2018) dengan mengangkat tema Pemberdayan Perusahaan Keagenan Kapal Indonesia Menjadi World Class Ship Agent.

Saat pembukaan Rakernas, Kasubdit Angkutan Laut Khusus Marlent Manurung, mengatakan ISAA harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia keagenan kapal, antara lain dengan menguasai pengetahuan teknis perkapalan.

“Seluruh anggota ISAA harus menguasai shipping management. Keberadaan sertifikat shipping managementmenjadi penting bagi SDM perusahaan agar profesional demi kemajuan keagenan kapal,” kata Marlent, yang mewakili Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Ketua Umum ISAA Juswandi Kristanto menjelaskan, jumlah pemilik sertifikat keagenan kapal yang tercatat di Kementerian Perhubungan sebanyak 115 perusahaan, tetapi yang menjadi anggota ISAA sekitar 50%-nya saja.

“Menjadi keharusan bagi anggota ISAA untuk profesional agar dapat menjadi world class ship agent, tentunya dalam rangka ikut menjaga kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang di pelabuhan,” ujar Juswandi. 

Salah satu agenda rapat Rakernas ISAA 2018 ini adalah menyusun usulan draf final revisi Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

“Revisi PM 11 Tahun 2016 on progress, kami akan merevisi terkait kemudahan perizinan usaha keagenan kapal, bukan teknis,” ungkap Marlent kepada Translogtoday seusai pembukaan Rakernas ISAA 2018, Senin (7/5/2018).

Untuk diketahui, berdasarkan PM 11 Tahun 2016 pada Bab II Penyelengaraan Keagenan Kapal, Bagian Kesatu, Kegiatan Keagenan Kapal Pasal 4, menyebutkan bahwa pelaksana kegiatan keagenan kapal dilakukan oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional. (hlz/hlz)


Komentar