Minggu, 23 September 2018 | 05:32 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Angkutan Darat
Selasa, 08 Mei 2018 21:31

Menhub Didesak Moratorium Izin Angkutan Penyeberangan

Hery Lazuardi
Khoiri Soetomo (tengah) didampingi Sekjen Aminuddin (kanan) (Translogtoday)

JAKARTA -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didesak segera menghentikan (moratorium) perizinan untuk angkutan penyeberangan, menyusul banyaknya penambahan kapal di beberapa lintasan penyeberangan.

Pemberian izin yang tidak memperhatikan kondisi pasar dan infrastruktur itu memicu persaingan usaha tidak sehat di sejumlah lintasan dan mengancam kelangsungan usaha sejumlah operator kapal penyeberangan. 

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan angkutan penyeberangan yang terancam gulung tikar karena terus merugi. 

“Pemerintah terus mengeluarkan izin baru tanpa memperhatikandemand dan kapasitas dermaga. Utilisasi kapal merosot hingga kurang dari 50% sehingga perusahaan tidak mampu menutup biaya operasional,” ujarnya, Selasa (8/5/2018).

Baca Juga: Angkutan Penyeberangan antara Hidup dan Mati, Siapa Peduli? 

Dalam keadaan kritis itu, lanjut Khoiri, pengusaha penyeberangan tetap berusaha bertahan untuk melayani masyarakat. Sayangnya, pemerintah seakan menutup mata dan membiarkan angkutan penyeberangan berdarah-darah.

Masalah ini dampak dari Peraturan Menhub PM No. 80 Tahun 2015 yang melonggarkan izin usaha angkutan penyeberangan. Aturan ini memicu semakin banyak kapal masuk ke lintasan padat, seperti Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Padangbai-Lembar.

Sebagai contoh, lintasan Merak-Bakauheni kini dilayani 68 kapal tetapi yang beroperasi hanya 34 kapal per hari, sedangkan sisanya harus antre menunggu giliran. Jumlah kapal terus bertambah, sedangkan dermaga hanya enam pasang, yang masing-masing maksimal melayani enam kapal per hari. 

Penambahan kapal tanpa adanya penambahan dermaga tidak akan menambah kapasitas angkut, tetapi justru menambah antrean alias semakin banyak kapal menganggur,” ujar Khoiri.

Ukuran Kapal

Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin menambahkan, Gapasdap juga menolak penggantian kapal di bawah 5.000 GT menjadi minimal 5.000 GT sebagaimana diatur dalam PM No. 88 Tahun 2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak-Bakauheni. 

“Dengan penggantian ukuran kapal itu, pengusaha tidak bisa melakukan efisiensi dengan mengoperasikan kapal kecil saat sepi (low season) dan mengoperasikan kapal besar saat ramai (peak season). Kebijakan itu justru menambah biaya yang harus ditanggung pengusaha dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, kalau pemerintah ingin mengantisipasi lonjakan demand dari beroperasinya tol Sumatera pada tahun ini, penambahan dermaga merupakan solusi yang paling efektif.

Berdasarkan perhitungan Gapasdap, tutur Aminuddin, penambahan satu pasang dermaga akan meningkatkan kapasitas angkut hingga 18%. Namun, apabila mengganti kapal dengan ukuran lebih besar (PM No. 88 Tahun 2014), kapasitas angkut hanya akan bertambah 8%.

“Pemerintah harus segera membangun dermaga baru agar kapasitas angkut di masing-masing lintas penyeberangan bertambah secara signifikan,” tegasnya.

Gapasdap mengingatkan pemerintah mengenai dampak buruk kebijakan tersebut terhadap kelangsungan dan keselamatan angkutan penyeberangan, yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian nasional.

“Jika perusahaan tidak mampu menutup biaya operasi akibat terlalu banyaknya kapal, yang dikurangi pertama kali adalah aspek kenyamanan. Jika masih tidak mampu, yang akan dikurangi berikutnya adalah aspek keselamatan. Jika aspek keselamatan terganggu, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut,” kata Aminuddin. (hlz/hlz)


Komentar