Selasa, 22 Mei 2018 | 17:18 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Selasa, 15 Mei 2018 09:20

IMLOW: Pengawasan Pelabuhan dan Bandara Perlu Diperketat

Translog Today
Achmad Ridwan Tento

JAKARTA -

Aspek pengawasan terhadap objek vital nasional, seperti pelabuhan dan bandar udara, harus diperketat guna menghindari gangguan keamanan yang bisa menghambat kegiatan ekonomi.

Menurut Sekjen Indonesia Maritime, Logistic & Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento, aksi terorisme di Surabaya pada Minggu dan Senin lalu dikhawatirkan bisa mengganggu perekonomian dan investasi di Indonesia.

"Pelabuhan dan bandara merupakan salah satu objek vital bagi perputaran ekonomi suatu negara. Jangan abaikan aspek keselamatan dan pengawasan, justru harus ditingkatkan lagi untuk memberikan kenyamanan bagi semua pihak," ujar Ridwan dalam keterangan pers IMLOW, Selasa (15/5/2018).

Sebagai contoh, tuturnya, pelabuhan yang melayani pengapalan kargo dan ekspor-impor sudah diberlakukan aturan keselamatan kapal dan barang sesuai regulasi International Maritime Organization (IMO) melalui implementasi aturan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS).

"Marilah bersama kita jaga sarana vital pelabuhan dan bandara di Indonesia, jangan sedikitpun kasih ruang bagi aksi terorisme," kata Ridwan yang juga pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengaku sudah banyak menerima telepon dari rekan bisnis dari luar negeri pasca-aksi terorisme di Surabaya.

“Mereka sangat khawatir. Bila aksi teroris ini tidak segera dihentikan, kerja sama dengan pengusaha di Indonesia bisa tertunda,” ujarnya.

Dia menegaskan, aksi teror dalam bentuk apapun telah mengoyak rasa kemanusiaan dan merupakan perbuatan keji dan biadab, tidakk dibenarkan dalam sudut pandang agama manapun.

Oleh karena itu, IMLOW mendorong pihak berwenang untuk mengusut dan menyelesaikan masalah ini serta mengumumkannya kepada publik.

“Mari bergandengan tangan menuju perdamaian Indonesia,” kata Ridwan yang juga menjabat Ketua Departemen Kemaritiman Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI). (hlz/hlz)


Komentar