Minggu, 23 September 2018 | 06:26 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Trucking
Rabu, 16 Mei 2018 14:17

FBTPI Minta Regulasi Waktu Kerja Pengemudi Ditegakkan

Ire Djafar
Sosialisasi FBTPI tentang waktu kerja pengemudi (Translogtoday)

JAKARTA -

Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) menilai regulasi mengenai waktu kerja dan istirahat pengemudi angkutan umum belum dijalankan secara konsisten sehingga bisa mengancam keselamatan transportasi.

Menurut Ketua FBTPI Abdul Rosyid, regulasi mengenai waktu kerja dan istirahat pengemudi angkutan umum sebenarnya sudah disusun sejak 1992, tetapi hingga kini belum terealisasi secara menyeluruh, baik regulasi dari kepolisian, kementerian, pemerintah daerah maupun pusat.

“Selain pengelolaan SDM yang baik, implementasi dari regulasi-regulasi ketenagakerjaan perlu diperhatikan dan ditegakkan, khususnya terkait waktu kerja dan istirahat bagi pengemudi selaku pelaksana dari transportasi,” katanya.

Dia menyampaikan hal itu saat menggelar sosialisasi Ketentuan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Pengemudi Angkutan Umum kepada anggota FBTPI bersama instansi terkait, antara lain dari Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Selasa (15/5/2018).

FBTPI 

Rosyid mengatakan waktu kerja bagi pengemudi angkutan umum seharusnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni 8 jam kerja per hari. 

Kenyataannya, ada beberapa perusahaan yang menerapkan 12 jam kerja per hari, sehingga berdampak terhadap waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemberi kerja menjadi tidak beraturan. 

Tidak hanya itu, lanjut Rosyid, konsentrasi kerja pengemudi dapat terganggu akibat keletihan, yang bisa berakibat fatal yaitu kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan kerusakan alat kerja bahkan hilangnya nyawa pekerja.

“Dengan waktu kerja selama 12 jam sehari, pekerja yang juga pengendara seharusnya mendapatkan upah lembur, faktanya mereka tidak dapat,” ungkap Rosyid

Dia berharap keluhan yang disampaikan oleh FBTPI melalui sosialisasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan para anggota mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Rosyid menambahkan, selain sosialisasi waktu kerja, pihaknya juga mendorong peningkatan sistem perlindungan kerja di sektor transportasi, salah satunya dengan meningkatkan sinergitas antara Polri dan buruh.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Sudinnakertrans) Jakarta Utara Elly mengatakan bahwa waktu kerja bagi para pekerja adalah 8 jam sehari, dan lebih dari itu dikategorikan lembur.

“Sebagai pengawas, kami bekerja sama dengan Polri untuk mensosialisasikan waktu kerja dan UU Lalu Lintas. Intinya, buruh jangan dikorbankan dan pihak pengusaha sebaiknya memperhatikan jam kerja, termasuk jaminan sosial baik bagi karyawan serta keluarga mereka,” katanya. 

Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Iptu Ramtu mengatakan, mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 pekerja di pelabuhan khususnya para pengemudi trailer tetap mengacu kepada aturan yang ada.

“Jadi harus memperhatikan jam istirahat dan jangan terlalu diporsir yang nantinya akan membuat lelah pengemudi dan akhirnya terjadi kecelakaan kerja ataupun bisa mengakibatkan laka lantas,” tutur Iptu Ramtu. (hlz/hlz)


Komentar