Minggu, 24 Juni 2018 | 21:53 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Bea Cukai
Rabu, 30 Mei 2018 14:13

Bea Cukai Tolak Revisi Aturan SKA, 60 PPJK Terancam Bangkrut

Aidikar M. Saidi

JAKARTA - Sedikitnya 60 Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) di DKI Jakarta terancam kolaps, menyusul penolakan Dirjen Bea dan Cukai untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 soal Surat Keterangan Asal (SKA) barang.

"Tidak perlu direvisi karena dampaknya sangat kecil. Masalahnya muncul lebih banyak akibat kelalaian importir saja," ujar Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi kepada Translogtoday, Jumat (25/5/2018).

Untuk menghindari kerugian, dia menyarankan PPJK tidak melayani atau menolak order dari importir yang lalai dalam menyerahkan SKA.

Sekjen Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Adil Karim menanggapi keputusan Dirjen Bea Cukai tersebut.

Dia mengungkapkan, sedikitnya 60 PPJK terancam kolaps karena tidak mampu membayar Rp5 miliar denda bea masuk karena Bea Cukai tidak mau merevisi PMK itu karena PPJK dan importir yang dianggap teledor penyampaian SKA.

Bea Cukai menganggap keterlambatan penyampaian SKA itu semakin kecil secara presentasi sehingga asumsinya tidak perlu direvisi.

"Padahal, akibat dari PMK 229/2017 itu menentukan jam dan waktu penyerahannya ini menjadi momok bagi PPJK karena importir tidak mau bayar akibat notul yang dikeluarkan oleh Bea Cukai," tuturnya.

Beban PPJK

Menurut Adil Karim, alasan ALFI sangat serius menghadapi isu ini karena yang menjadi kena beban dari dampak aturan itu adalah PPJK, sedangkan importir selalu lepas tanggung jawab.

Dia mengungkapkan, sejak awal pemberlakuan PMK 229, anggota PPJK DKI Jakarta yang melapor lebih kurang 60 perusahaan harus menanggung beban notul berkisar Rp5 miliar.

"Ini kan bukan angka kecil bagi PPJK yang nota bene sebagai UKM yang dikatakan Jokowi harus hidup sebagai penopang ekonomi indonesia," ujarnya.

Fakta tersebut, lanjut Adil, karena adanya hubungan bilateral maupun multilateral antara sesama negara anggota yang merupakan ranah kementerian perdagangan yang di dalamnya terdapat fasilitas perdagangan.

Dia mempertanyakan, apakah Bea Cukai sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan mengenai pemberlakuan PMK 229 itu karena sifatnyanya menggugurkan fasilitasnya.

"Ini kan artinya PMK 229 itu berjalan sendiri, padahal tugasnya Bea Cukai hanya pengawasan terhadap SKA yang dikeluarkan oleh negara yang ada hubungan dagang, misalnya palsu atau speciment-nya tidak sesuai atau kertasnya tidak sesuai dan lain-lain," ungkapnya.

Gunakan INSW

Menurut Adil, kalau melihat dari proses importasi saat ini sebenarnya jauh lebih baik karena sudah menggunakan INSW untuk melacak dokumen dan impor/ekspor. Namun, Bea Cukai masih juga meminta hardcopy dari SKA padahal semuanya sudah terekam di INSW.

"Ini artinya Bea Cukai bicara digitalisasi setengah hati. Harusnya cara kerja Bea Cukai lebih profesional sebab ditugaskan untuk mengutip hak-hak negara melalui bea masuk dan bea keluar serta cukai," ujarnya.

Dia mengatakan Kementerian Perdagangan seharusnya merespons permasalahan yang muncul akibat pemberlakuan aturan tersebut. Sayangnya, hampir semua pejabat yang berkepentingan dengan hal ini seolah tutup mata.

Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) juga diminta mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera merevisi PMK 229 tersebut karena asosiasi ini berada di bawah binaannya.

ALFI melihat dari sudut beban logistik yang harus ditanggung anggotanya akibat importir tidak mau bayar. Ini yang menyebabkan PPJK anggota ALFI terancam kolaps alias bangkrut.

"Kami tetap konsen dan berjuang untuk membantu anggota akibat PMK 229 itu. Harusnya ada mekanisme lain karena Presiden saja sudah bicara kemudahan berusaha yang tujuan menurunkan biaya logistik," kata Adil. (hlz/hlz)


Komentar