Minggu, 23 September 2018 | 05:33 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Sabtu, 23 Juni 2018 13:54

Demi Keselamatan Pelayaran, Seluruh Pemangku Kepentingan Harus Peduli Aturan

Hery Lazuardi
KM Sinar Bangun sesaat sebelum berlayar

JAKARTA -

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengimbau semua pemangku kepentingan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk peduli dan mengikuti aturan guna menjamin keselamatan pelayaran.

“Keselamatan pelayaran bukan hanya kewajiban operator kapal yang menjalankan usahanya, tetapi seluruh pemangku kepentingan. Di sana ada regulator yang mengatur dan mengawasi di lapangan, dan tidak kalah penting adalah konsumen atau penumpang,” kata Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo, Sabtu (23/6/2018).

Dia mengungkapkan hal itu saat diminta tanggapan mengenai tenggelamnya kapal kayu KM Sinar Bangun 5 di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, pada Senin (18/6/2018). Kapal itu dilaporkan mengangkut lebih dari 190 penumpang dan 60 sepeda motor tetapi tidak ditemukan data manifesnya. 

Padahal, kapal itu hanya berkapasitas 40 penumpang. Hingga kini, baru 19 korban yang berhasil ditemukan, termasuk empat korban meninggal dunia dan sisanya masih belum ditemukan.

Menurut Khoiri, kelayakan kapal tidak ditentukan oleh material dan ukuran kapal. Kelayakan kapal harus mengikuti standar yang telah diatur dalam Keputusan Menhub PM 20 Tahun 2006 tentang kewajiban untuk diklaskan kapal di atas 20 meter, GT di atas 100 atau mesin di atas 250 HP adalah wajib.

Ketentuan lain yakni PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran kebangsaan kapal pasal 5 ayat 2, yakni kapal dengan GT 7 ke atas wajib didaftarkan di Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. 

“Kelayakan kapal diatur oleh syahbandar atau dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kabid pelayaran di bawah Dishub Provinsi yang harus mengatur dan mengawasi kelayakan kapal kayu dan muatannya saat akan berlayar,” jelas Khoiri. (hlz/hlz)


Komentar