Selasa, 25 September 2018 | 09:52 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Angkutan Darat
Sabtu, 23 Juni 2018 21:34

Menhub Bentuk Tim Ad Hoc Ambil Alih Pengawasan Penyeberangan di Danau Toba

Translog Today
(Kemenhub)

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan membentuk tim ad hoc guna mengevaluasi dan membenahi angkutan penyeberangan di Danau Toba, Sumatera Utara. Fungsi tim ini akan diaplikasikan ke penyeberangan danau dan sungai yang masif di daerah lain. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tim ad hoc pada tahap awal akan melakukan evaluasi dan perbaikan di Pelabuhan Tigaras, sebelum diterapkan ke seluruh perairan di Danau Toba.

“Evaluasi dan perbaikan terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan di pelabuhan, kapasitas kapal, jumlah dan manifes penumpang, serta kewajiban untuk mengenakan life jacket pada saat di atas kapal,” katanya, Sabtu (23/6/2018).

Menhub memerintahkan tim ad hoc bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Kepolisian dan KSOP untuk melakukan pembinaan pelabuhan-pelabuhan di Danau Toba. Adapun evaluasi akan melibatkan Komite Nasional Kesalamatan Transportasi (KNKT) dan Basarnas.

Budi Karya menjelaskan, tim ad hoc ini akan menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, mengambil alih fungsi pengawasan yang selama ini kurang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 

Fungsi kedua, mengambil alih pengoperasian pelabuhan dan memastikan pelabuhan-pelabuhan dapat segera beroperasi kembali. 

Ketiga, bersama dengan KNKT meneliti hal apa saja yang kurang atau tidak berjalan dengan baik, misalnya SOP (Standard Operating Procedure) dan pelaksanaan aturan di lapangan. Temuan itu akan direkomendasikan kepada Kemenhub untuk diputuskan dan ditetapkan dalam suatu format tertentu.

“Sebagai bayangan, kita ingin menerapkan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Dishub. Fungsi pengawasan itu bisa berupa UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang kita bentuk sendiri, atau juga bisa dimasukkan ke dalam fungsi-fungsi milik Balai yang ada,” ujarnya.

Menhub mengatakan tim ad hoc akan bekerja dalam waktu 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Dalam waktu maksimal 1 bulan ini, dia akan bersurat kepada Menteri PAN-RB guna membentuk fungsi-fungsi pengawasan tim ad hoc itu. 

Tidak Konsisten  

Untuk diketahui, operasional penyeberangan di Danau Toba saat ini diawasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, termasuk izin operasional kapal serta pengawasan dan fungsi-fungsi pelabuhan. 

Namun, Menhub menilai pengawasan oleh Dishub kurang lancar dan tidak konsisten. “Kami lihat ada kesenjangan atau kurang konsisten pelaksanaan di sana. Saya sangat menyayangkan petugas tidak berfungsi dengan baik sehingga ada kapal yang jalan tidak sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Menurut dia, pengawasan dan operasional pelayaran di danau dan sungai dalam otonomi daerah ternyata belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Kami juga telah melakukan pemetaan dimana saja kegiatan pelayaran danau dan sungai yang masif. Fungsi-fungsi tim ad hoc itu akan diaplikasikan dalam bentuk administrasi untuk mengawasi kegiatan pelayaran di danau dan sungai,” kata Menhub.

Daerah yang memiliki kegiatan pelayaran danau dan sungai yang masif, antara lain di Sumatera yakni Danau Toba, Kepulauan Riau, dan Sungai Musi di Palembang. Selain itu, di Kalimantan seperti di Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. 

Budi Karya mengungkapkan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Kemenhub adalah pembangunan kapal. Dia menyatakan telah meninjau langsung pembangunan kapal di Porsea, Toba. 

Kemenhub sudah membangun kapal 300 GT berkapasitas kurang lebih 250 penumpang dan 30 mobil, serta akan membangun dua kapal lagi dalam 3 tahun ke depan. 

Selain itu, PT ASDP akan membangun 1 kapal dan pihak swasta akan membangun 2 kapal. Dengan demikian, dalam dua tahun mendatang akan ada tambahan enam kapal baru. 

Dia akan menugaskan Dishub untuk melakukan perawatan, sertifikasi kapal, dan membangun tempat dok untuk memastikan perawatan kapal-kapal tersebut.  (hlz/hlz)


Komentar