Minggu, 23 September 2018 | 05:41 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Selasa, 03 Juli 2018 17:23

Menhub akan Reformasi Total Angkutan Sungai dan Danau

Translog Today
(setkab)

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan akan melakukan reformasi total terhadap angkutan sungai dan danau, guna memastikan fungsi-fungsi pelabuhan beroperasi dengan baik dan mencegah kecelakaan kapal penyeberangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menata angkutan sungai dan danau, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Upaya itu, kata Menhub, antara lain membentuk tim panitia ad hoc, merekrut warga menjadi petugas pelabuhan, berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam hal keamanan, dan akan mengaplikasikan format yang telah terbentuk pada sungai dan danau lainnya. 

“Kita akan lakukan reformasi total berkaitan dengan angkutan sungai dan danau, khususnya di Danau Toba, seperti membuat panitia ad hoc yang menjembatani pada masa kejadian sampai terbentuk suatu badan,” ungkapnya.

Hari ini, Selasa (3/6/2018), pemerintah menghentikan proses pencarian korban penumpang dan bangkai Kapal Motor Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba. 

Saat ini, Kemenhub telah menurunkan tim untuk mendidik 100-150 warga yang akan direkrut sebagai petugas pelabuhan. Kemenhub juga menggandeng TNI dan Polri untuk mengawal fungsi pelabuhan. 

“Berbagai upaya sedang kita lakukan dan harapannya format ini bisa diterapkan di tempat lain,” jelas Budi Karya.

Dia mengatakan, status pengelolaan sungai dan danau saat ini merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan amanat otonomi daerah. Ke depan, warga juga akan dilibatkan bersama TNI dan Polri untuk mengawasi pelabuhan.

“Fungsi-fungsi pelabuhan harus disadari oleh warga, oleh karenanya warga yang sudah kita didik ikut menjadi pendamping. Kami sudah mengumpulkan semua dinas, tujuh kabupaten, dan kabupaten di Dinas Provinsi. Kesepakatan itu sudah ditempuh,” ungkap Menhub.

Dalam hal ini, warga yang direkrut dan didik akan menjadi petugas pelabuhan. Tentunya warga tersebut harus memiliki kompetensi yang baik, berkomitmen, dan saling menghargai.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sudah melakukan rapat koordinasi dan melibatkan 100-150 warga yang dinilai memiliki kompetensi yang baik, berkomitmen, dan mau berkoordinasi untuk mendukung penataan tersebut. 

“Terkait hal ini, ada fungsi otoritas, pelabuhan, dan penumpang yang harus dihargai untuk dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Keselamatan adalah hal yang utama, kami juga sudah melakukan rampcheck terhadap kapal dan keharusan penumpang menggunakan life jacket. Ini sudah berlangsung,” ujar Menhub.

Budi Karya menuturkan upaya penataan yang sedang dilakukan di Danau Toba juga akan diberlakukan di sungai dan danau lainnya, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Penataan ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. 

“Dalam waktu singkat, saya juga akan berlakukan format ini dengan danau dan sungai lainnya. Fungsi-fungsi yang telah dikelola oleh pemda nantinya tidak hanya operasional tapi juga operasional yang disertai dengan kaedah keamanan dan governance agar masing-masing pihak memiliki peran yang baik sehingga masyarakat dan semua yang melaksanakan kegiatan di perairan dapat terlindungi dengan baik,” ujar Menhub.

Menhub juga menjelaskan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh pada sarana dan prasarana. Kemenhub akan bekerja sama dengan Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal. 

Menhub mengakui bahwa pengawasan ini juga didukung baik oleh pemda dan warga setempat sehingga ini menjadi kerja sama yang baik.

“Kapal nanti akan diperiksa oleh BKI sehingga kapal di sana lebih baik dan mendapat rekomendasi dari badan yang berkompeten. Kalau selama ini mungkin tidak semua kapal diberikan izin oleh pihak yang kompeten,” ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar