Rabu, 15 Agustus 2018 | 20:29 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Rabu, 25 Juli 2018 13:08

Bahas Keselamatan, Dirjen Darat Dihadirkan dalam Rakernas Gapasdap

Translog Today
Aminuddin, Sekjen Gapasdap (tularji adji)

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi dijadwalkan akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gapasdap di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 25-27 Juli 2018.

Kehadiran Dirjen Perhubungan Darat bersama dengan Direktur Angkutan dan Multi Moda Cucu Cahyana diharapkan akan mempertajam rekomendasi Rakernas Gapasdap yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah dan stakeholders lainnya.

Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin mengatakan kehadiran kedua pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tersebut sangat penting di Rakernas tahun ini.

Sebab, Rakernas akan membahas isu-isu terhangat, terutama menyangkut solusi atas tingginya angka kecelakaan angkutan perairan di Indonesia, khususnya angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Selain pejabat Kemenhub, Gapasdap juga menghadirkan sejumlah praktisi, akademisi maupun Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mencari jalan keluar terhadap masalah keselamatan pelayaran di sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dari Rekomendasi Rakernas, Gapasdap mengharapkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terbangunnya iklim usaha yang sehat dan kondusif di sektor angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Sementara itu, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Utomo mengatakan kecelakaan kapal di sektor angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan harus diatasi dengan melibatkan tiga pihak secara simultan.

Ketiganya adalah Pemerintah sekali regulator, pemilik kapal selaku operator kapal dan masyarakat selaku pengguna jasa. "Ketiganya harus saling bekerja sama untuk mewujudkan moda transportasi yang selamat," ujarnya.

Pemerintah diharapkan dapat mengatur moda transportasi dengan baik melalui kebijakan yang berkeadilan dan mampu menjadi daya dorong bagi terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan sehat.

Menurut dia, regulasi yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sangat menentukan nasib operator kapal dalam beroperasi dengan standar minimum keselatan pelayaran. "Kalau iklim usaha tidak kondusif, sulit bagi pemilik kapal beroperasi dengan baik," katanya. (aji/hlz)


Komentar