Rabu, 15 Agustus 2018 | 20:30 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Sabtu, 28 Juli 2018 13:57

Pemerintah Jangan Memaksa Gunakan Kapal 5.000 GT di Merak-Bakauheni

Translog Today
Kapal Roro 5000 GT di Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni (repro)

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai penerapan peraturan Menteri Perhubungan No. 88 tahun 2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak-Bakauheni akan memboroskan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Demikian salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gapasdap yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 25-27 Juli 2018. Menurut Gapasdap, BBM angkutan penyeberangan menggunakan BBM dengan harga subsidi.

"Pada kondisi low time di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni, adalah 75% dari total waktu operasi kapal yang cukup dilayani oleh kapal-kapal dengan bobot mati dibawah 5.000 gross tonnage (GT," kata Ketua Umum Gapasdap KhoIri Utomo.

Dia menjelaskan, saat ini hanya tiga pasang dermaga yang layak untuk disandari oleh kapal dengan ukuran diatas 5000 GT, sedangkan total dermaga mencapai enam pasang.

Dengan demikian, kesiapan infrastuktur dermaga hanya 50% dari yang diharapkan sesuai dengan PM Perhubungan No. 88 tahun 2014. "Jika diterapkan, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi iklim usaha angkutan penyeberangan menjadi lebih parah dan tidak kondusif," katanya.

Kewajiban penggantian kapal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

Aturan tersebut menyebutkan pengusaha kapal penyeberangan yang memiliki kapal di bawah bobot tersebut harus mengganti kapalnya. Mereka diberi jangka waktu untuk menyesuaikan kapasitas paling lambat Desember 2018.

Rencananya, kapal penyeberangan berukuran di bawah 5.000 GT akan dialihkan untuk melayani rute penyeberangan lain, khususnya di wilayah Indonesia timur.

Penambahan kapasitas kapal angkutan akan lebih efisien dan efektif apabila pemerintah menambah satu pasang dermaga dari pada mengganti kapal kecil dengan kapal yang berukuran lebih besar.

Untuk membangun satu pasang dermaga, bianya kurang lebih setara dengan biaya yang dibutuhkan untuk membeli dua unit kapal penyeberangan baru dengan ukuran 5.000 GT.

  (aji/hlz)


Komentar