Senin, 22 Oktober 2018 | 12:09 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Rabu, 01 Agustus 2018 15:53

Kemenaker Akan Atur Masalah Pelaut Kapal Niaga

Translog Today
Port of Tanjung Priok (Kemenperin)

JAKARTA -

Pemerintah c.q Kementerian Tenaga Kerja saat ini mulai memberlakukan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu yang termasuk dalam kategori pekerja migran menurut UU tersebut adalah para awak kapal niaga (pelaut) dan awak kapal nelayan.

Pasal 4 ayat 1 UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan Pekerja Migran Indonesia meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal dan pekerja perikanan.

Untuk dapat melaksanakan UU tersebubt, kini sedang dibahas Rancangan Peratuan Pemerintah tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Nelayan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK).

Beberapa yang diatur oleh Kemenaker adalah Tata Cara Penempatan Awak Kapal, Persyaratan Awak Kapal, Pelaksana Penempatan, Dokumen, Perlindungan dan Pemberdayaan, Penangana Kasus, Advokasi, hingga Pemberdayaan.

  (aji/hlz)


Komentar