Sabtu, 20 Oktober 2018 | 11:23 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Logistik
Senin, 06 Agustus 2018 16:50

ALFI: PDE Manifest Dongkrak Kinerja Logistik Indonesia

Aidikar M. Saidi
Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi (istimewa)

JAKARTA -

Sistem pertukaran data elektronik (PDE) dokumen muatan barang (manifest) yang terus disempurnakan Ditjen Bea dan Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan No.158/2017 diyakini dapat memperbaiki kinerja logistik Indonesia.

“Dengan kebijakan baru PMK 158/2017, saya yakin indikator pabean akan lebih baik, sehingga Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada akhir 2019 akan setara dengan negara tetangga, bahkan bisa lebih baik lagi,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi kepada TranslogtodaySenin (6/8/2018).

Menurut Yukki, LPI Indonesia pada 2018 sudah naik 17 tingkat dibandingkan dua tahun lalu, yakni peringkat 46 dari 160 negara. Peringkat LPI Indonesia yang dirilis Bank Dunia pada 2016 sempat melorot dari posisi 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98. 

Dari semua indikator LPI tersebut, skor tertinggi Indonesia adalah indikator ketepatan waktu dengan 3,67 poin di posisi ke-41. Adapun indikator pabean mendapat nilai terendah dengan 2,67 poin, berada di posisi 62 dari semua negara yang disurvei.

Keyakinan Yukki dilandasi evaluasi PMK 158/2017 yang dibahas antar-asosiasi seperti ALFI dan INSA dengan Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta, Senin (6/8/2018), untuk sektor angkutan laut. 

Untuk sektor angkutan udara, pembahasan dijadwalkan pada Selasa (7/8/2018) besama dengan INACA, IATA, ALFI, PT Angkasa Pura II, dan lainnya.

Sistem PDE manifest yang baru tersebut, tutur Yukki, memungkinkan perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) sebagai NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) dapat mengakses langsung ke sistem di Bea Cukai dan INSW dalam memasukkan data barang impor/ekspor secara elektronik. 

Sebelumnya, untuk melakukan perubahan maupun perbaikan dokumen impor dan ekspor secara elektronik,freight forwarding harus melalui perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan. 

“Kebijakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan ASEAN di bidang logistik,” kata Yukki yang juga Ketua The ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA). 

ALFI menyambut baik evaluasi kebijakan tersebut sehingga bila diberlakukan secara penuh nantinya tidak mengganggu proses ekspor impor. “Selain itu sistem PDE manifest ini juga harus dapat diintegrasikan dengan ASEAN Single Window (ASW),” ujarnya.

Yukki menambahkan, upaya Ditjen Bea Cukai tersebut perlu diikuti kementerian dan lembaga pemerintah terkait, yang terlibat dalam proses perdagangan internasional. Saat ini, kegiatan ekspor impor melibatkan 15 kementerian dan 3 lembaga negara.

Kebijakan Bea Cukai yang mengarah kepada trade facilitation dinilai sudah tepat karena dapat mempercepat proses impor dan ekspor. “Perdagangan internasional akan terakselerasi dengan baik.”

Namun, lanjut Yukki, Bea Cukai saja tidaklah cukup tetapi harus didukung kementerian lainnya, terutama Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, Kemenhankam, Bapeten, Kominfo, Kemen LH, Polri, Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. (hlz/hlz)


Komentar