Selasa, 16 Oktober 2018 | 18:46 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Senin, 06 Agustus 2018 21:38

Biaya Logistik Tinggi, Tarif di Tanjung Priok Harus Segera Dievaluasi

Aidikar M. Saidi
(dephub.go.id)

JAKARTA -

Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan dan tarif jasa kepelabuhanan untuk menurunkan biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

"Masalah tarif merupakan salah satu penyebab utama tingginya biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok selama ini," ujar Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta kepada Translogtoday, Senin (6/8/2018).

Untuk menurunkan biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, menurut Widijanto, semua ketentuan dan besaran tarif di pelabuhan itu harus segera dievaluasi. Tarif saat ini dinilai sudah tidak mengakomodasi perekonomian yang serba efisien.

Menurut dia, tarif yang harus diturunkan antara lain OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan). Dengan tarif sekarang, perusahaan bongkar muat (PBM) ternyata mampu membayar sharing kepada PT Pelabuhan Indonesia II sebesar 45%. 

Padahal dalam tarif kesepakatan, tidak ada komponen sharing dan keuntungan PBM hanya di bawah 20%. "Artinya tarif itu ada yang tidak benar atau terlalu tinggi. Jadi tidak masuk akal untungnya di bawah 20%, membayar sharing ke Pelindo II 45%," kata Widjojanto.

Masalah tersebut hanya salah satu contoh tarif yang harus dievaluasi, masih banyak lagi tarif yang harus diturunkan seperti tarif progresif yang tidak membuat efek jera pemilik barang. “Bahkan ada juga tarif yang harus dinaikkan dan yang tetap dipertahankan.”

Selain itu, lanjut Widjojanto, harus dievaluasi soal ketentuan tentang uang jaminan petikemas oleh perusahaan pelayaran asing yang banyak dikembalikan.

Menurut dia, uang jaminan petikemas itu mestinya sudah dihapus berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang sudah diadopsi dalam Kebijakan Paket Ekonomi XV pada 15 Juni 2017.

Dalam SE Dirjen Hubla No. Um 003/40 /II /DJPL-17 (19/5/2017), disebutkan, pemilik barang/importir (consignee) tidak perlu lagi membayar uang jaminan petikemas kepada perusahaan pelayaran (general agent), kecuali untuk barang berpotensi dapat merusak petikemas atau penerima barang yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

Namun, kata Widijanto, sangat disayangkan kebijakan penghapusan uang jaminan petikemas itu tidak diindahkan oleh mayoritas perusahaan pelayaran asing yang mencari uang di Indonesia.

Dia mengungkapkan, sampai sekarang hanya enam perusahaan pelayaran atau agen yang tidak lagi memungut uang jaminan petikemas, sedangkan 19 pelayaran masih memberlakukan uang jaminan tersebut. 

"Uang jaminan ini sangat merugikan PPJK sebagai wakil pemilik barang karena uang itu harus mengendap sampai berbulan-bulan baru dikembalikan. Apalagi kalau sampai tidak dikembalikan," tuturnya.

Menurut Widijanto, hal itu menjadi salah satu penyebab biaya logistik menjadi tinggi di Tanjung Priok. "Tidak ada pilihan pelabuhan lain, sehingga Tanjung Priok sangat dibutuhkan. Pelabuhan Patimban diharapkan bisa menjadi pesaing dan cargo ownerbisa memilih pelabuhan yang efisien, murah, sehingga biaya logistik turun" ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar