Selasa, 16 Oktober 2018 | 18:53 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Rabu, 08 Agustus 2018 20:08

RPP Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Dinilai Tumpang Tindih

Translog Today
Johnson W. Sutjipto (repro)

JAKARTA -

Pengusaha pelayaran nasional khawatir Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Nelayan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Binapenta & PKK Kementerian Tenaga Kerja tumpang tindih dengan peraturan sejenis yang sudah berlaku di Indonesia.

Pasalnya, saat ini kegiatan penempatan dan perlindungan awak kapal niaga Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sudah diatur secara lengkap dan detil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan.

Bahkan, untuk lebih memberikan perlindungan terhadap awak kapal niaga Indonesia, pemerintah telah meratifikasi Konvensi tentang Pekerja Maritim (Marine Labour Convention/MLC) 2006 berdasarkan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Ratifikasi MLC 2006.

"Peraturan tentang kepelautan di Indonesia sudah sangat baik dan mampu memenuhi kebutuhan terhadap setiap upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap awak kapal niaga saat ini," kata Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto, Rabu (8/8/2018).

Menurut dia, esensi dari aturan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal melalui tempat kerja yang aman sesuai dengan standar keselamatan yang layak dan syarat perjanjian.

Johnson menjelaskan, pengaturan tentang penempatan awak kapal niaga oleh Kemenakertrans berpotensi menimbulkan kerancuan dan multitafsir jika RPP tersebut ditetapkan menjadi PP, khususnya pada bagian penempatan dan perlindungan awak kapal niaga.

Pemerintah c.q Kementerian Tenaga Kerja akan memberlakukan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu yang termasuk dalam kategori pekerja migran menurut UU tersebut adalah para awak kapal niaga (pelaut) dan awak kapal nelayan.

Pasal 4 ayat 1 UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan pekerja migran Indonesia meliputi pekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal dan pekerja perikanan.

(aji/hlz)


Komentar